Ketik disini

Politika

Semoga Tidak Merugikan Petani Tembakau

Bagikan

MATARAM – Kabar rencana Presiden Jokowi bakal menaikkan harga rokok hingga mencapai Rp 50 ribu per bungkus menjadi atensi pemerintah daerah. Wacana tersebut diharapkan benar-benar dikaji secara matang dan jangan sampai merugikan petani tembakau di daerah. a�?Kenaikan harga rokok harus bisa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani tembakau, bukan justru sebaliknya,a�? kata anggota Komisi II DPRD NTB Muhammad Guntur Halba, kemarin (21/8).

Diketahui, NTB merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kebijakan menyangkut rencana menaikkan harga rokok tentunya akan dirasakan pula dampaknya oleh petani tembakau di daerah.

a�?Pemerintah pusat juga perlu melibatkan pemerintah daerah dalam menaikkan harga rokok, karena sebagian besar cukai rokok berasal dari daerah,a�? kata Guntur.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu diajak urun rembuk. Karena banyak petani tembakau di NTB yang menggantungkan hidupnya dari rokok. Guntur menekankan, pemerintah harus bisa memastikan jika harga rokok naik maka pendapatan petani tembakau tak berkurang.

a�?Pusat harus menyepakti kenaikan DBHCHT untuk daerah jika harga rokok benar-benar jadi dinaikkan,a�? harapnya.

Kenaikkan DBHCHT itu selanjutnya bisa dimanfaatkan daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Sehingga, mereka tidak merasakan dampak negatif dari kebijakan pusat menaikkan harga rokok di pasaran.

a�?Intinya, kenaikan harga rokok nanti tidak boleh hanya dinikmati oleh pusat. Kalau harga naik, cukai naik, otomatis DBHCHT ke NTB juga harus ikut naik itu sebagai kompensasi untuk petani tembakau kita,a�? pungkasnya. (uki/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka