Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Pemda Nahkoda Program Kotaku

Bagikan

MATARAM – Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan rumit bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena itu pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam RPJMN disebutkan, salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi nol hektare (ha). Caranya melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.471 ha.

Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dalam lima tahun ke depan difokuskan ke hal tersebut. Guna mencapai tujuan tersebut DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

a�?Program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan,a�? kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah II Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Anita Listyarini usai Sosialisasi dan Workshop Program Kota Tanpa Kumuh di Hotel Pratama Mataram, kemarin (22/8).

Program KOTAKU, lanjutnya, menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Di mana penguatan peran pemerintah daerah (pemda) sebagai nahkoda dan kolaborasi antara pemda dengan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota.

a�?Maka melalui sinergi pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan, serta gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif, dan berkelanjutan,a�? terangnya.

Untuk program KOTAKU yang akan tersebar ke 269 kabupaten/kota akan menghabiskan anggaran sekitar USD 700 juta hingga tahun 2021. Anggaran tersebut bersumber dari 3 pendanaan pinjaman luar negeri, Islamic Development Bank (IDB) yang akan mendanai wilayah barat Indonesia, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) mendanai wilayah timur Indonesia.

a�?Di NTB ada 6 kabupaten/kota yang disasar (Mataram, Bima, Lobar, Loteng, Lotim, dan Sumbawa), karena kondisi urbanisasinya cukup tinggi. Sementara daerah lain akan ada program selanjutnya,a�? jelas Anita.

Dengan menempatkan pemda sebagai nahkoda, kata dia, diharapkan pemda dapat mengalokasikan APBD untuk program ini. Pasalnya, luasan kawasan kumuh sudah meluas sebesar 38.471 ha secara nasional. Ini menjadi isu utama yang harus ditangani secara kolaborasi antara pusat, daerah, dan kabupaten/kota.

a�?Kita harus dukung bersama dan semoga bisa terlaksana sebelum tahun 2021,a�? harap Anita.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti menyampaikan, pemda siap menjadi fasilitator dan menahkodai prgram KOTAKU. Apa saja yang menjadi kekuarangan di kabupaten/kota akan didukung provinsi. Sehingga program KOTAKU secara maksimal dapat dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat.

a�?Semaksimal mungkin konsultan membangun permukiman dengan keswadayaan masyarakat,a�? katanya.

Selain itu, karena efektif program terlaksana tahun 2017 maka sepanjang akhir tahun ini pemda akan menyusun perencanaan dan program yang komprehensif. Kemudian sinkronisasi perencanaan dan anggaran yang dikolaborasikan dengan KOTAKU. Kemungkinan modifikasi program akan disesuaikan dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dimana anggaran untuk RTLH sebesar Rp 25 miliar dapat digunakan untuk KOTAKU.

a�?Namun menjadi perhatian juga program KOTAKU harus bisa menjawab kebutuhan listrik dan air di masyarakat,a�? tandasnya. (ewi/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka