Ketik disini

Metropolis

Dewan Kompak Salahkan Wali Kota

Bagikan

MATARAMA�– Pungsi pengawasan tidak dijalankan dengan maksimal oleh Anggota DPRD Kota Mataram saat ini. Buktinya, peran mereka mengawasi pembangunan di Kota Mataram nyaris tak terlihat.

Beberapa kebijakan eksekutif yang jelas-jelas melenceng tidak dapat dikontrol. Mulai dari pelanggaran tata ruang, masalah kesehatan hingga kebijakan bidang pendidikan.

Menanggapi hal ini, beberapa anggota dewan balik menyalahkan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. a�?Bukannya kami tidak bertaji. Kami sudah mengawasi dan ikut terlibat dalam setiap kebijakan yang diambil eksekutif. Misalnya saja masalah bidang pendidikan. Saya yang paling depan minta program Bina Lingkungan (BL) itu dihapuskan. Tapi itu kan perwal, jadi itu kebijakannya Wali Kota,a�? jelas Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H Muhir.

Ia menegaskan, kehadiran BL dalam PPDB merusak sistem pendidikan di Kota Mataram. Karena, gara-gara kebijakan ini, banyak rentetan masalah yang timbul di kemudian hari.

a�?Kalau ini perda, kami sudah cabut perdanya. Tapi BL itu kan perwal (peraturan wali kota), jadi yang punya kebijakan adalah wali kota,a�? cetus politisi Golkar ini.

Selain masalah pendidikan, Muhir juga menyinggung masalah kesehatan dan kebersihan. Ia menilai saat ini kepala SKPD yang menangani bidang ini tidak bisa maksimal dalam bekerja.

Khusus masalah kesehatan, ia menyoroti angka DBD yang mencapai 800 penderita. Sedangkan terkait masalah kebersihan, Muhir mengatakan hingga saat ini belum ada upaya nyata dan solusi tepat yang dilakukan kepala SKPD.

“Bahkan saya sering minta ganti saja Kadisnya (Kesehatan dan Kebersihan, Red). Tapi nanti semua kan wali kota yang menentukan mutasi,a�? kesal Muhir .

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Gede Wiska juga menanggapi anggapan bahwa dewan tidak bisa bekerja. a�?Kami ini hanya legislator, eksekutor itu ada di eksekutif. Kita hanya bisa mendorong dan bisa memberikanA� kritik dengan memanggil eksekutif,a�? kilah Wiska.

Namun, sebagai bentuk tindakan terhadap eksekutif yang dinilai mengacuhkan, ia mengancam ketika bermuara pada politik anggaran, dewan akan melakukan cut di situ.

Wiska juga menilai banyaknya persoalan yang terjadi di Kota Mataram akibat kelalaian wali kota. Mulai dari masalah kebersihan hingga pelanggaran tata ruang. Solusi yang ditawarkan eksekutif saat ini tidak dilaksanakan dengan baik.

a�?Wali kota itu harus menyadari kalau ini persoalan besar lho. Tapi saya melihat saat ini belum. Karena penanganan masalah tersebut hanya sebatas wacana saja,a�? beber dia. (ton/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka