Ketik disini

Bima - Dompu

Izin PT SA Kewenangan Pusat

Bagikan

BIMA – Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima Syaifuddin menanggapi tuntutan pendemo A�yang meminta pencabutan izin PT Sanggar Agro (PT SA). Menurutnya tidak mudah mencabut izin operasional PT SA. Sebab, izin itu dikeluarkan pemerintah pusat.

a�?a��Izin hak guna usaha (HGU) itu kewenangan pusat. Kita hanya keluarkan rekomendasi perubahan secara teknis saja,a��a�� kata pria yang akrab disapa Om Fu ini pada Radar Tambora (Lombok Post Group), Rabu (24/8).

Dikatakan, izin HGU dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusatA� tahun 1992 dan 1996. Izin itu diberikan kepada perusahaan untuk mengelola perkebunan.

a�?a��Dulu PT SA pernah mengelola jambu mete dan kelapa, tapi gagal,a��a�� sebutnya.

Karena gagal, sambungnya, PT SA mengajukan perubahan jenis tanaman. Perubahan itu disetujui pemerintah.

a�?a��Kalau izin perubahan tanaman kita yang keluarkan. Itu pun dengan proses yang panjang, melalui hasil penelitian,a��a�� terangnya.

Ia menegaskan, PT SA mengantongi izin untuk menguasai lahan di wilayah Desa Oi Katuta dan sekitarnya. Semua dokumen perusahaan lengkap.

a�?a��Jadi jelas, area itu adalah lahan garapan PT SA,a��a�� tandasnya.

Pantauan Radar Tambora (Lombok Post Group), ratusan warga Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora yang jalan kaki dari desa mereka menuju Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bima menuntut pencabutan izin. Ada enam tuntutan dari warga Oi Katupa. Pertama, meminta bupati menghentikan operasi PT SA. Meminta DPRD meninjau kembali izin HGU, dan PT SA dinilai melanggar Perda Tahun 2010-2012, tentang pemekaran desa. Menegakkan trisakti, meminta tanggung jawab PT SA karena telah menggusur tempat pemakaman umum dan perkebunan warga.

Selanjutnya, massa meminta perusahaan menghentikan intimidasi dan tindakan represif terhadap petani dan aktifis di Desa Oi Katupa. Terakhir, meminta tanah warga seluas 10.000 hektare disertifikat. (dam/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka