Ketik disini

Kriminal

Kapolri Atensi Kasus K2 Dompu

Bagikan

MATARAM – Penanganan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS kategori dua (K2) tahun 2015 mendapat perhatian Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bahkan, perkara tersebut menjadi atensi orang nomor satu di institusi berseragam cokelat.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti menegaskan, penanganan kasus K2 sedang diproses. Saat ini, perkara tersebut sudah memasuki tahap penyidikan.

a�?Penanganan kasus ini termasuk dalam program prioritas Pak Kapolri,a�? katanya kepada Lombok Post, kemarin (24/8).

Ia mengatakan, penanganan kasus ini membutuhkan waktu. Penyidik harus memeriksa banyak saksi, baik di tingkatA� daerah, wilayah, maupun pusat. Belum lagi, saksi-saksi ahli.

a�?Saksi-saksi yang kami periksa cukup banyak, jadi butuh waktu,a�?A� kata dia.

Setelah di tingkatkan ke tahap penyidikan, polisi telah memeriksa ahli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, penyidik juga telah memanggil dan memeriksa Sekda Dompu, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu, dan Inspektorat Dompu.

a�?Ada beberapa pejabat daerah (Dompu) yang kami periksa,a�? beber dia.

Baru-baru ini, penyidik telah memeriksa empat pejabat Inspektorat Dompu. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Tri Budi yang ditanya mengenai tersangka mengaku, sejauh ini belum ada penetapan tersangka. Pihaknya mengaku masih fokus memeriksa saksi-saksi dan memperkuat bukti.

a�?Kami tidak ingin salah langkah, sehingga harus perkuat bukti-bukti dulu,a�? tegasnya.

Kasus perekrutan K2 ini diduga melanggar aturan. Bahkan, ada indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Kemudian, kasus ini dilaporkan Komunitas K2 yang dikomandai Syamsudin ke Polres Dompu. Setelah berjalan hampir setahun di polres, polda mengambil alih penanganannya.

Diketahui, SK pengangkatan itu ditandatangani bupati. Bahkan disertai pula dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM). Dalam dokumen pengesahan pengusulan CPNS K2 A�jumlahnya 390 orang. Padahal hasil verifikasi tim yang dibentuk dan di SK kan bupati hanya 156 orang saja. Sementara, 134 orang A�dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) untuk diusulkan menjadi CPNS. (jlo/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka