Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Karyawan Harus Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

Bagikan

MATARAM – Pemberi kerja (perusahaan) didorong mengikutsertakan pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.A� a�?Kami ingin bersinergis agar semua pekerja mendapatkan perlindungan selama bekerja,a�? kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mataram Sudiono dalam pertemuanA� BPJS Ketenagakerjaan Mataram dan serikat pekerja.

Ia menjelaskan jaminan sosial adalah hak pekerja tanpa terkecuali. Hal inilah yang diperjuangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan serikat pekerja. Sayangnya, sejauh ini masih ada perusahaan yang tidak memberikan hak para pekerjanya, sehingga perlindungan bagi pekerja tidak tercapai sesuai yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui sesuai amanat undang-undang, seluruh pekerja, baik formal maupun informal, wajib terlindungi oleh program jaminan sosial. Oleh karena itu, pemerintah membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu badan hukum publik yang dipercaya pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Dengan adanya perlindungan dari jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja. Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi pekerja saat terjadi risiko kecelakaan kerja.

a�?BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung sepenuhnya dari biaya transportasi, pengobatan perawatan sampai sembuh total, santunan cacat dan santunan kematian, serta beasiswa bagi anak peserta,a�? ujarnya.

Dikatakan, saat pekerja sebagai pencari nafkah hilang penghasilannya akibat kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia, berpotensi menimbulkan keluarga miskin baru. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemiskinan baru tersebut dapat dicegah.

Bukan hanya merasa aman saat bekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan rasa nyaman bagi pekerja saat memasuki usia pensiun/hari tua dengan program jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan pensiun (JP). Saat pekerja memasuki usia pensiun/hari tua, mereka dapat mengambil tabungan yang dikumpulkan setiap bulannya melalui iuran wajib ditambah hasil pengembangan yang optimal dari BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya itu, dengan program jaminan pensiun memberikan kesempatan bagi pekerja memperoleh upah pengganti bulanan saat pensiun seperti halnya yang diperoleh oleh pegawai negeri sipil.

a�?Saat bekerja merasa aman, masa tua bagi pekerja juga lebih nyaman, terjamin, dan sejahtera,a�? lanjutnya.

Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan mendukung agar seluruh pekerja di NTB segera mendaftar dan didaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Iwan menegaskan akan menggerakkan seluruh pekerja NTB untuk segera menuntut haknya.

Menurutnya perusahaan yang belum atau bahkan tidak mau mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti SPN. Pekerja akan difasilitasi dan diberikan advokasi serta pengawalan dalam menuntut haknya. a�?Kami akan A�perjuangkan terus agar pekerja mendapatkan jaminan sosial demi kesejahteraan bersama,a�?A� tegas Iwan.

SPN juga menghimbau BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada perusahaan atau pemberi kerja terkait tanggung jawabnya akan hak pekerja dalam perlindungan jaminan sosial. Perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan harus bertanggung jawab penuh saat pekerjanya mengalami risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. (nur/*/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka