Ketik disini

Sumbawa

Dinilai Bermasalah, Pilkades Lito Dipolisikan

Bagikan

SUMBAWAA�– Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Jujur dan Adil mendatangi Polres Sumbawa, kemarin. Mereka melaporkan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu. Selain kepada pihak kepolisian, laporan dugaan kecurangan ini juga disampaikan kepada Bupati Sumbawa.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Jujur dan Adil, Halim Perdana Kusuma mengungkapkan, pihaknya juga melaporkan pembuktian penemuan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Lito. Dugaan kecurangan itu seperti money politik yang diduga dilakukan oleh kepala desa (kades) terpilih.

Rindu – sapaan akrabnya – memaparkan, dalam dugaan money politik, diduga salah satu calon kades membagikan sejumlah uang kepada masyarakat. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 100 ribu perorang. Praktek ini diduga terjadi di TPS V Dusun Bage Loka.

Kemudian ada yang menggunakan hak pilih menggunakan kartu keluarga dan KTP. Padahal pemilihnya tidak terdaftar dalam. daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Lito. Selain itu, ada juga pemilih yang masih di bawah umur. ”Dalam DPT umur yang bersangkutan dicantumkan 21 tahun. Tapi realnya masih berusia 16 tahun,” ujar Rindu kepada Radar Sumbawa (Lombok Post Group).

Selain itu, menurut surat edaran BPM-PD bahwa panitia pelaksana tidak diperbolehkan menerima pendaftar pemilih yang menggunakan KK atau KTP dua hari sebelum pelaksanaan. Namun, diduga praktik tersebut dilakukan di lapangan. Surat ini sudah sampai ke tangan oknum panitia. Namun diduga tidak disampaikan kepada panitia lainnya dan para calon kades. Bahkan DPT terus bertambah hingga hari pemilihan.

Dalam penarikan nomor undi calon juga sengaja dianulir. Seolah-olah ada keberpihakan kepada salah satu calon kades. Kemudian, visi dan misi calon kades diduga dihilangkan oleh panitia pelaksana. Karena visi dan misi ini memiliki nilai tambah bagi calon kades. Selain itu, diduga kuat ada diskriminasi dalam bentuk surat suara. Seharusnya, nama calon kades disejajarkan dalam surat suara. Tetapi dalam surat suara ini nama calon kades dibuat bersusun.

Dia berharap, agar laporan ini segera disikapi oleh pihak yang berwenang. Jika tidak, pihaknya mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan secara besar-besaran. Pihaknya juga mengancam akan memblokir pelayanan di kantor desa setempat.

Secara terpisah, KSPK Polres Sumbawa yang bertugas saat itu, Aiptu Romy Oktavian Munir membenarkan adanya surat pengaduan terkait dugaan kecurangan Pilkades Lito. Pihaknya juga sudah menerima surat pengaduan tersebut. ”Surat pengaduannya sudah kami terima dan akan disampaikan kepada pak kapolres,” pungkasnya. (run/r 4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka