Ketik disini

Praya

Pemkab Loteng Bentuk PPID

Bagikan

PRAYA – Sudah tidak terhitung, berapa aturan maupun imbauan yang diterbitkan Pemkab Lombok Tengah (Loteng), menyangkut urusan Kepala Desa (Kades).

Tujuannya, agar pemimpin akar rumput itu, selamat dalam menjalankan tugasnya dan tidak terjerat hukum.

a�?Kali ini, kita akan membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi Desa (PPID),a�? kata Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin, kemarin (25/8).

Pejabat pelaksana tugas (Plt), Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng itu mengatakan, tugas PPID semata-mata untuk kepentingan keterbukaan informasi desa.

Sekecil apa pun program kerja desa, wajib terpublikasikan secara luas, tidak boleh ditutup-tutupi. Khususnya, menyangkut pengelolaan dan penggunaan anggaran desa.

Bila perlu, tantang Amin sebelum pelaksanaan salat Jumat setiap minggunya, petugas yang ditunjuk dalam PPID tersebut, mengumumkan perkembangan anggaran desa.

a�?Yang disampaikan itu, berapa pemasukan dan pengeluarannya. Misalnya, berapa untuk anggaran pembangunan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Harus diumumkan secara rinci,a�? katanya.

Dengan begitu, kata Amin tidak ada lagi masyarakat desa, yang mempertanyakan penggunaan anggaran desa. a�?Mudah-mudahan ada desa yang berani melakukan kebijakan semacam itu,a�? tantangnya lagi.

Jika tidak, lanjut Amin Pemkab sudah menyiapkan jalan keluar yang lain, melalui penerapan teknologi informasi yang dikelola PPID itu sendiri.

Dari 127 desa di Gumi Tatas Tuhu Trasna, kata Amin baru 70 desa yang sudah menerapkan hal itu, tiga diantaranya aktif yaitu Desa Montong Gaman dan Semparu Kopang, serta Desa Barabali Batukliang.

Agar program itu berjalan maksimal, pihaknya telah menentukan waktu pelaksanaan pelatihan dan pendidikan PPID, menurut rencana digelar di gedung PKK, yang melibatkan 127 kades.

a�?Surat undangan sedang kami siapkan. Mereka wajib hadir, tidak boleh di wakili,a�? katanya.

Kegiatan itu, kata Amin akan dibuka langsung Bupati HM Suhaili FT. Setelah itu, baru pembelajaran menyangkut program kerja PPID.

a�?Di tingkat kecamatan, kami tetap melaksanakan evaluasi per triwulan dan per semester. Hanya saja, desa-desanya kurang memperhatikan,a�? sesal ketua Forum Camat Loteng (FCLT) HM Sahri, terpisah.

Pemerintah kecamatan, tambah Sahri dianggap tidak memiliki kewenangan kuat, untuk mengevaluasi. Kecuali, Inspektorat atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).

a�?Begitu kita berikan tambahan anggaran untuk pemerintah kecamatan, kita ingin camat terdepat menyelesaikan berbagai persoalan desa,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, singkat.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka