Ketik disini

Sumbawa

Belum Dilaksanakan, Dicabut Duluan

Bagikan

TALIWANG a�� Paraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Pertambangan menjadi satu dari empat perda yang dibatalkan Pemrov NTB. Sejak ditetapkan tahun 2010 lalu, perda itu memang belum pernah diberlakukan Pemda Sumbawa Barat.

Lahirnya perda ini sendiri sempat menimbulkan ketegangan antara Pemda KSB dengan PT NNT, selaku objek yang akan dikenakan berdasarkan perda tersebut. PT NNT sebagai wajib pajak yang diatur dalam perda ini menolak mematuhi hal tersebut. Alasan penolakannya pun dikarenakan komisi pertambangan ini tidak diatur dalam kontrak karya (KK) yang ditandatangani dengan pemerintah Indonesia.

Lima tahun setelah perda itu tetapkan, Pemrov NTB akhirnya membatalkan keberadaan perda ini. Pembatalan ini dilakukan menyusul perda tersebut bertentangan dengan aturan pemerintah yang lebih tinggi. Sekda Sumbawa Barat, Abdul AzisA� mengakui, satu dari empat perda yang dibatalkan Pemrov NTB adalah perda tentang komisi pertambangan. Sekda juga mengakui, pembatalan perda ini disebabkan tidak sesuai aturan yang lebih tinggi.

“Bagi KSB sendiri, keberadaan perda ini juga tidak memberikan kontribusi. Selain tidak bisa melakukan penarikan retribusi, perda ini juga tidak pernah dilaksanakan pemerintah,” kata Sekda Abdul Azis, kemarin.
Rencananya, usai pembahasan raperda tentang organisasi perangkat daerah, Pemda KSB akan mengusulkan pengesahan pembatalan perda ini ke DPRD KSB. Dengan demikian, pemerintah juga secara otomatis tidak bisa melakukan penarikan retribusi apapun dari perda tadi.

“Surat pembatalan dari Pemrov NTB juga sudah keluar untuk perda ini. Tinggal kita ajukan ke DPRD KSB saja,” katanya.
Selain PerdaA� Nomor 1 Tahun 2010, Pemrov NTB juga membatalkan tiga perda. Antara lain, perda tentang menara telekomunikasi, perda tentang komisi pengadaan barang dan jasa serta perda tentang kewenangan KSB sebagai daerah otonomi.

“Kalau untuk perda menara telekomunikasi, ada salah satu pasal yang harus kita ubah. Demikian juga dengan perda tentang kewenangan KSB sebagai daerah otonomi juga harus disesuaikan dengan kondisi terbaru,” pungkasnya. (far/r 4)A�A� A�

Komentar

Komentar

 wholesale jerseys