Ketik disini

Headline Metropolis

Dewan Tetap Ngotot, Soal Kenaikan Tunjangan Perumahan

Bagikan

MATARAM – Kalangan DPRD NTB tampaknya akan tetap ngotot untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan perumahan dari sebesar Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Sekalipun kondisi keuangan daerah kini sedang kritis pasca penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat hingga mencapai Rp 161,89 miliar.

a�?Anggaran itu tidak terkait DAU, sumbernya kan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),a�? dalih Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, kemarin (29/8).

Legislatif memahami krisisnya anggaran daerah saat ini. Di sisi lain, mereka menilai kenaikan tunjangan perumahan dewan adalah hal wajar. Bahkan, kata Mori, kenaikan itu sebenarnya sudah harus ditetapkan sejak tahun 2015.

a�?Di APBD 2016 pun seharusnya sudah ditetapkan kenaikan tunjangan perumahan itu. Jadi, ini sebenarya sudah lama tertunda,a�? jelas Mori.

Kata dia, anggota DPRD NTB sudah sekian lama memendam hasrat agar tunjangan perumahan tersebut bisa dinaikan. Namun, dikarenakan berbagai pertimbangan, kenaikan itu pun tertunda dan diharapkan bisa tetap teralisasi pada APBD Perubahan tahun ini.

a�?Sebenarnya, kenaikan tunjangan perumahan dewan ini hitungannya sudah terlambat karena daerah lain pun sudah jauh hari menetapkan kenaikan,a�? kata pria yang juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB tersebut.

Mori menekankan, kenaikan itu juga sudah sesuai dengan hasil appraisal. Berdasarkan perhitungan, lanjutnya, tunjangan perumahan dewan bahkan seharusnya sudah menyentuh angka Rp 14 juta per bulan. Itu berdasarkan asumsi harga sewa rumah di wilayah Langko dan Pejanggik.

Sementara, terkait rasionalisasi anggaran pasca penundaan DAU, legislatif sendiri mengaku belum mendapat gambaran resmi dari eksekutif. Dalam waktu dekat, baru akan dilakukan pertemuan antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

a�?Info yang kita terima sementara, rasionalisasi anggaran di SKPD mencapai sekitar Rp 117 miliar, tetapi kita belum lihat rinciannya,a�? jelas Mori.

Ia menekankan, anggaran yang perlu diutak-atik atau dipangkas yakni menyangkut rencana pembelian kendaraan dinas, anggaran kesekretariatan dewan, dan perjalanan dinas. Menurutnya, sejumlah kegiatan yang belum dilelang juga perlu untuk ditelisir kembali.

a�?Mana kegiatan yang belum dilelang dilihat kembali kalau-kalau masih memungkinkan untuk ditunda,a�? imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Rosiady Sayuti mengaku akan segera membahas rasionalisasi anggaran tersebut dengan pihak legislatif. Diharapkan, dalam pekan ini bisa dilakukan penandatangan KUA PPAS. Sehingga, penetapan APBD Perubahan harapannya bisa dilakukan pada pertengahan September mendatang.

a�?Pertengahan September, APBDP harus sudah selesai, karena Oktober itu kita sudah mulai fokus pada KUA PPAS APBD 2017,a�? kata Rosiady. (uki/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys