Ketik disini

Headline Tanjung

AMKB Minta Oknum Pejabat Kemenag KLU Dipecat

Bagikan

TANJUNG – Dugaan penghinaan yang dilakukan oknum pejabat Kemenag Lombok Utara, SA (inisial) terhadap masyarakat melalui Facebook berbuntut panjang. Setelah dilaporkan ke polisi, ratusan orang dari Aliansi Masyarakat KLU Bermartabat (AMKB) menggedor kantor Kemenag KLU, kemarin (30/8).

Mereka menuntut agar SA, dipecat sebagai ASN dari Kemenag KLU.

Menurut AMKB, apa yang dilakukan SA tidak mencerminkan sikap sebagai pejabat negara.

a�?Kami masyarakat Lombok Utara merasa dihina dengan pernyataannya di Facebook. Kami dikatakan munafik dan jahil,a�? kata perwakilan AMKB Marianto.

Perwakilan AMKB lainnya Adam Tarpi’in mengatakan, kejadian seperti ini merupakan yang kedua yang dilakukan SA. Sebelumnya pada 2015, SA juga pernah menghina Wakil Bupati Lombok Utara ketika itu. Saat itu, Kemenag mengatakan, akan menindaklanjuti tindakan SA tersebut.

a�?Kami meminta Kemenag saat itu untuk memecat SA, tetapi kenapa sampai sekarang dia masih bekerja di sini,a�? tandasnya.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP Lombok Utara. Sempat terjadi aksi dorong antara aparat dengan pendemo yang ingin masuk dan menyegel ruang kerja SA. Namun SA yang menjadi sasaran demonstran tidak tampak di kantor.

Untuk meredam massa, Kepala Kemenag KLU H. Muallif bersedia menemui perwakilan AMKB. Dalam pertemuan. Itu, koordinator aksi Husnul Munadi menyampaikan petisi yang menyatakan keberatan atas pernyataan SA di Facebook pada 24 Agustus lalu. SA menyebut masyarakat KLU munafik dan jahil.

Untuk itu, mereka menuntut SA dikeluarkan secara tidak hormat sebagai ASN di Kemenag Lombok Utara. Selain itu, SA wajib meminta maaf secara terbuka melalui media cetak atas pernyataannya yang menghina masyarakat Lombok Utara. Kata dia, SA dihukum secara adat karena telah melakukan perbuatan yang menghina harkat dan martabat adat masyarakat.

a�?Pemkab tidak lagi memberikan ruang bagi SA untuk bekerja sebagai PNS di KLU,a�? tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Lombok Utara H. Muallif mengungkapkan, persoalan SA ini akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat langsung ke Kanwil Kemenag NTB. Karena Kemenag Lombok Utara tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang dinilai melanggar disiplin.

a�?Hari ini kami akan langsung bersurat ke Kanwil,a�? tegasnya.

Ditambahkan, untuk kasus yang terjadi 2015 lalu pihaknya juga sudah bersurat ke Kanwil Kemenag NTB. Bahkan saat itu pihaknya melampirkan bukti-bukti atas tindakan SA. Akan tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Kanwil.

a�?Sekarang kami juga minta bukti-bukti SA melakukan pelecehan di Facebook, agar bisa kami sertakan sebagai laporan langsung,a�? pungkasnya.

Setelah melakukan mediasi, perwakilan demonstran pun membubarkan diri dan membawa kursi SA yang berada di ruang kerjanya. Ini sebagai simbol penolakan masyarakat atas keberadaan SA di Lombok Utara.

a�?Kursi ini akan kami kembalikan utuh saat SA sudah tidak bekerja di Kemenag Lombok Utara lagi,a�? kata Anhar Putra Iswanto, salah seorang perwakilan demonstran. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka