Ketik disini

Headline Metropolis

Ini Harus Jadi Pelajaran!

Bagikan

MATARAM – Penundaan penyaluran DAU untuk Provinsi NTB yang mencapai Rp 161,89 miliar diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah. Penundaan tersebut merupakan akibat dari lemahnya kinerja pemerintah membelanjakan anggaran selama ini. “Penundaan ini karena banyak dana nganggur,” kata Sekjen Forum Transparansi Anggaran (FITRA) NTB Ervyn Kaffah, kemarin (30/8).

Menurutnya, pemerintah pusat sudah sangat tepat dengan kebijakan menahan DAU ke NTB. Pasalnya, anggaran besar yang dimiliki NTB selama ini pun tidak terserap secara maksimal. Terbukti dari masih tingginya Silpa. “Dari pada disalurkan tetapi tidak bisa dibelanjakan dan ujung-ujungnya menjadi Silpa, mending ditunda sekalian oleh pusat dan dialihkan ke belanja lain,” tegas Ervyn.

 Ditegaskan, pertimbangan pusat untuk menunda DAU untuk NTB sudah tepat. Pasalnya, ratusan miliar anggaran tersebut memang berpotensi dibelanjakan secara tidak efektif atau bahkan tak terserap sampai akhir tahun.

“Sebenarnya, masalah kita itu bukan soal kekurangan anggaran. Anggaran kita selalu cukup, tetapi kinerja pemerintah dalam membelanjakannya yang kurang,” kritiknya.

Pernyataannya itu dibuktikan oleh data FITRA selama empat tahun terakhir yang menunjukkan belum ada perbaikan signifikan dari kemampuan belanja Pemprov NTB. Belanja anggaran selalu menumpuk di akhir tahun. “Hampir setengah dari total anggaran dibelanjakan di triwulan terakhir dan berakibat pada banyak dana nganggur,” kritik Ervyn.

Hingga 26 Agustus pun, realisasi keuangan baru mencapai 58,87 persen dari target 66,68 persen. Sebelumnya, deviasi realisasi keuangan bahkan lebih tinggi lagi. Penyerapan anggaran baru mulai digenjot jelang akhir tahun. “Padahal, belanja yang menumpuk di akhir tahun itu sangat tidak efektif karena rentan korupsi dan kualitas kegiatan tidak maksimal,” katanya.

Tentunya, gambaran belanja Pempov NTB tersebut menjadi pertimbangan pusat hingga akhirnya menunda penyaluran DAU. Terkait itu, FITRA pun mengingatkan Pemprov agar belajar dari konsekuensi tersebut. Pasalnya, tak menutup kemungkinan kembali dilakukan penundaan DAU untuk APBD tahun 2017 jika kemampuan belanja daerah tidak membaik.

“Maksimalkan penyerapan anggaran yang sudah disalurkan saat ini. Bisa saja tahun depan kondisi fiskal nasional belum membaik dan terpaksa tetap dilakukan penundaan DAU. Jika NTB tak menunjukkan perbaikan kinerja belanja, DAU kita bisa ditunda lagi,” jelasnya.

Terakhir, ia menekankan agar pemerintah lebih bijak dalam melakukan rasionalisasi anggaran menyusul penundaan DAU tersebut. Jangan sampai memangkas kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Jangan pula mengorbankan honor tenaga kontrak.

“Harusnya para pejabat yang berhemat akibat penundaan DAU ini. Jangan sampai rakyat yang dijadikan tumbal dengan memangkas belanja modal yang berorientasi pada kebutuhan publik,” pesan Ervyn.

Sementara, Pemprov NTB sendiri tampaknya masih terlalu gengsi jika ada yang menuding penundaan DAU ini akibat lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran. Sekretaris Daearah (Sekda) NTB Rosiady Sayuti tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, kinerja serapan anggaran Pemprov NTB justru lebih baik dari sejumlah daerah lain di Indonesia yang tidak terkena penundaan DAU.

“Maluku, Papua, dan DKI Jakarta saja tidak kena penundaan DAU padahal kinerja belanja kita lebih baik. Penundaan DAU ini murni karena kondisi fiskal nasional yang belum baik bukan karena kena sanksi,” kata Rosiady. (uki/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka