Ketik disini

Praya

Kades Jangan Asal Sampaikan Informasi

Bagikan

PRAYA – 127 kepala desa (Kades) di Lombok Tengah (Loteng), diingatkan agar tidak sembarangan menyampaikan informasi kepada publik, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Karena, ada sebagian dari merekadiduga suka mencari-cari kesalahandari data yang diterima.a�?Bila perlu, tanyakan akta pendiriannya.

Lalu, konfirmasi ke Bakesbangpoldagri,a�? kata Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTB Ajeng Rosalinda Motimori, kemarin (31/8) saat memberikan pengarahan pembantukan Pejabat Pengelolaan Informasi Desa (PPID).

Dari pengalaman yang ada, kata Ajeng ada beberapa desa di NTB, yang terjebak masalah, karena ulah LSM. Mereka mencari tahu sedalam-dalamnya anggaran pembangunan desa, namun tujuannya lain. Parahnya lagi, kesalahan yang kecil diperbesar-besarkan, hingga berujung masalah hukum.

a�?Saya melihat, di daerah kita ini kebanyakan LSM, dari pada masyarakatnya,a�? sindirnya. a�?Ingat, informasi yang kita berikan, jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak tepat. Khawatirnya di salah gunakan,a�? tambah Ajeng.

A�Kendati demikian, hal itu diakui Ajeng, menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pimpinan akar rumput di Loteng, untuk lebih selektif menyampaikan informasi sekecil apa pun itu.Kecuali, yang meminta informasi tersebut, dari sekelompok masyarakat desa, aparatur desa atau tokoh desa.

Peruntukan informasi yang satu itu, kata Ajeng tidak boleh ditunda-tunda, karena hal itu dilindungi Undang-undang. a�?Pelayanan informasinya harus cepat, tepat waktu, biaya ringan dan prosedurnya sederhana,a�? katanya.

Kewajiban yang harus dipatuhi kades, sarana Ajeng meliputi, penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis, setiap akhir tahun.

Kemudian, menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, program rencana kerja dan anggaran desa, yang bersumber dari ADD dan DD. a�?Semuanya, harus mudah diakses,a�? tekannya.

Dalam waktu dekat, tambah Ajeng KIP akan mengatur kebijakan informasi di tingkat desa. Dengan catatan, desa-desa yang dimaksud segera membentuk PPID.

a�?Maksudnya, siapa yang menyampaikan informasi, kepada siapa dan untuk apa. Yang penting, jangan menunda-nunda informasi. Itu saja,a�? serunya.

Hal yang sama dikatakan anggota KIP NTB, Lalu Ahmad Busairi. Dikatakannya, jika terjadi sengketa informasi di tingkat desa, maka KIP siap turun tangan membantu.

Kecuali, menyangkut urusan hukum. a�?Kalau ada sengketa, silahkan hubungi saya,a�? tekan anggota bidang sengketa informasi KIP NTB tersebut.

Sementara itu, Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin mengatakan agar para kades, mengutamakan pembentukan PPID terlebih dahulu, baru kemudian berbicara teknis dilapangan.

Karena, ia tidak ingin pementukannya sebatas formalitas semata. a�?Tujuan utama dibentuknya PPID ini adalah, bagaimana meminimalisir miskomunikasi ditingkat desa,a�? katanya.

Karena persoalan desa yang selama ini terjadi, menurut Amin karena kades dianggap tidak terbuka. Namun, faktanya tidak demikian.

a�?Tolong, kami dibimbing dalam PPID ini, dari proses pembentukannya, hingga hal sedetailnya,a�? cetus sekretaris Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Supardi Yusuf.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys