Ketik disini

Metropolis

Perekaman Data Baru 77 Persen

Bagikan

MATARAM – Penuntasan perekaman KTP elektronik (e-KTP) terancam tak sesuai target. Pasalnya, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) NTB mengeluhkan minimnya fasilitas. Sehingga, pelayanan pembuatan e-KTP bagi masyarakat diakui belum maksimal.

a�?Fasilitas masih terbatas sehingga kita tidak bisa melakukan inovasi pelayanan seperti jemput bola,a�? kata Plt Dinsosdukcapil NTB Ismail Marzuki kepada Lombok Post, kemarin (30/8).

Diketahui, pemerintah pusat menargetkan perekaman e-KTP bisa tuntas sampai 30 September tahun ini. Bila tak melakukannya, data kependudukan warga bisa dinonaktifkan. Imbasnya, berbagai layanan berbasis data kependudukan mulai pencatatan pernikahan, pembukaan rekening, sampai layanan kesehatan bisa tertahan.

Dengan sisa waktu sebulan, progres perekaman e-KTP di kabupaten/kota se-NTB terbilang masih jauh dari target. Secara keseluruhan, baru 77 persen dari total wajib KTP di NTB sebesar 3,7 juta orang yang sudah melakukan perekaman.

Dikatakan, Dinsosdukcapil NTB sudah melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota untuk percepatan perekaman e-KTP. Dari pertemuan tersebut terungkap berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya menyangkut jangkauan wilayah yang luas atau kondisi geografis.

Beberapa warga yang tinggal di pelosok atau jauh dari kantor pelayanan sebagian besar belum melakukan perekaman e-KTP. Ia mencontohkan, di Kabupaten Lombok Timur, perekaman e-KTP baru sekitar 67 persen dari total wajib KTP 916 ribu orang lebih. Demikian juga dengan Kabupaten Sumbawa, baru terekam 66,37 persen dari total 395 ribu orang lebih wajib e-KTP.

a�?Itu karena kondisi geografis di wilayah itu yang luas. Ada yang dipelosok dan jauh dari kantor pelayanan. Itulah sebabnya banyak yang tidak melakukan perekaman e-KTP sampai saat ini,a�? jelasnya.

Ia mencontohkan, di Kota Mataram dengan luas wilayah yang lebih kecil dan kantor pelayanan lebih mudah terjangkau terbilang sangat baikA� dalam hal perekaman e-KTP. Sejauh ini, jumlah perekaman sudah mencapai 99,41 persen dari total wajib e-KTP sekitar 286 ribu orang.

Untuk itulah, Ismail menekankan perlunya fasilitas pendukung untuk mempercepat progres e-KTP. Fasilitas yang dimaksud berupa alat rekam mobile. Sehingga, petugas bisa melakukan pelayanan dari pintu ke pintu dan menjangkau ke daerah-daerah pelosok. a�?Sampai sekarang kita gak ada yang punya alat rekam mobile itu,a�? katanya.

Di satu sisi, ia juga mengakui bahwa minimnya kesadaran masyarakat untuk merekam e-KTP juga disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi. Banyak warga yang kurang sadar akan pentingnya merekam e-KTP dan konsekuensi yang akan mereka alami jika tak memiliki e-KTP. a�?Sosialisasi memang belum menyeluruh. Banyak masyarakat belum paham pentingnya e-KTP,a�? bebernya.

Di satu sisi, Ismail tetap optimis hingga akhir September nanti target tuntasnya perekaman e-KTP bisa dicapai. Terutama setelah adanya regulasi baru yang memudahkan masyarakat untuk mengurus e-KTP. Masyarakat tidak perlu lagi meminta rekomendasi di tingkat RT, desa, ataupun kecamatan dan tinggal membawa kartu keluarga ke Dinsosdukcapil setempat. a�?Aturan baru ini memudahkan warga dan mengurangi kesempatan adanya praktik pungutan liar (pungli),a�? pungkasnya. (uki/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka