Ketik disini

Headline Opini

Selamatkan Mataram! (Penyalahgunaan Obat Keras)

Bagikan

BUKAN rahasia lagi, di Kota Mataram obat keras/daftar G dijual seperti menjual pisang goreng secara terang-terangan tanpa izin dan resep dokter.

Bahkan, jika pagi  jam berangkat sekolah pelanggannya anak-anak berseragam SMP dan SMA, membeli untuk menjadi bekal selama mengikuti pelajaran di sekolah.

Sebagai contoh, tanggal 30 Agustus 2016, jam 6.45, Kepala Lingkungan Gomong Lama, Misbah, terpaksa menangkap anak berseragam sekolah yang membeli obat keras di lingkungannya untuk diberi pembinaan.

Kepala lingkungan bukan penyidik, kewenangannya hanya terbatas memberi pembinaan.

Sebelumnya, tanpa mengenal lelah, Kepala Lingkungan telah berkali-kali melakukan pembinaan warganya agar tidak menjual atau mengedarkan obat keras/daftar G.

Tetapi apa daya, omset dan keuntungan yang besar, membuat sebagian orang nekad mengedarkan obat keras/daftar G itu tanpa izin.

Ancaman Pidana 15 Tahun

Penjual obat keras ilegal berani menjual secara terang-terangan karena beranggapan tidak ada hukum yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum tampaknya juga agak ragu bertindak. Benarkah tidak ada hukum yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menjerat peredaran obat keras/daftar G tanpa izin?

Dalam UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur secara tegas sebagai berikut;

Pasal 196:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Terus terang saya awam tentang penggolongan obat. Untuk mengetahuinya, saya bertanya kepada seorang ahli farmakologi.

Secara garis besar, obat terbagi menjadi lima yakni (1) Obat Bebas, (2) Obat Bebas Terbatas; (3) Obat Wajib Apotek,(4) Obat Keras, (5) Obat Psikotropika dan Narkotika, yang dalam penyerahannya apabila diringkas menjadi:

  1. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter yaitu golongan obat bebas dan golongan obat bebas terbatas. Obat bebas pada penandaannya, ditandai dengan logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Selain di apotek, kedua golongan obat ini dapat diperoleh secara bebas di toko obat.
  1. Obat yang hanya dapat diedarkan dengan izin dan diserahkan dengan resep dokter yaitu golongan obat keras /daftar G, psikotropika, dan narkotika. Obat keras dan psikotropika pada penandaannya ditandai dengan logo lingkaran merah dengan garis tepi dan huruf K di dalam lingkaran berwarna hitam. Narkotika ditandai dengan logo palang merah. Ketiga golongan obat ini hanya dapat diperoleh di apotek berdasarkan resep dokter.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1986 yang diperbaiki dengan Permenkes Ri Nomor 949/Menkes/Per/ Vi/2000 untuk memperoleh obat daftar “G” (G = Gevaarlijk = berbahaya) harus dengan resep dokter.

Menurut ahli farmakologi itu, obat ini dinamakan obat keras, karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian.

Dari wawancara secara tersembunyi dengan pengedar, diketahui obat keras/daftar G yang beredar di pasar gelap adalah Tramadol,Trihexpenidyl, Somadril/Carisoprosdol, dan beberapa obat keras lain yang tidak mudah saya hapal namanya.

Mengenai obat keras itu, informasi yang peroleh dari google:

  1. Tramadol, untuk menangani rasa sakit tingkat sedang sampai berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. Tramadol mempengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit.
  2. Trihexyphenidyl (THD) atau dikenal dengan Trihex adalah obat untuk penyakit parkinson yang merupakan penyakit penurunan fungsi syaraf yang berkembang terus menerus yang umumnya terjadi pada orang usia lanjut, di atas 50 tahun. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi efek samping obat antipsikotik pada pasien gangguan jiwa (skizoprenia). Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, rasa gelisah meningkat, konstipasi, gangguan penglihatan, mulut kering dan insomnia.
  1. Somadril / Carisoprosdol. Merupakan jenis obat penghilang rasa nyeri serta rematik pada tulang bahkan dapat meredam gangguan pernafasan pada penyakit asma. Tidak disalahgunakan pun jika obat ini digunakan secara berlebihan pada penderita dapat  menyebabkan kerusakan otak.

Mengapa Obat Keras/Daftar G Disalahgunakan?

Kita sering mendengar dari berita media massa bahwa para pelaku tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor, penjambretan, atau tawuran pelajar sebelum melakukan aksinya mengkonsumsi obat keras daftar “G”.

Sebelum melakukan aksinya untuk meningkatkan kepercayaan diri, tanpa memperhitungkan bahaya dan efek samping mengkonsumsi obat tersebut. Bisa kita bayangkan, apabila peredaran obat keras tanpa izin meluas, bagaimana masa depan anak muda khususnya di kota Mataram?

Wawancara tersembunyi dengan salah seorang pemakai obat keras/daftar G (20/8), mereka mengonsumsi obat keras itu untuk menghasilkan rasa senang berlebihan, meningkatkan rasa percaya diri, dan lari dari kenyataan.

Rasa senang dan lari dari kenyataan tentu hanya sesaat, dan harus dibayar dengan resiko suramnya masa depan, bahkan nyawa.

Penindakan

Kita salut dengan upaya kepala lingkungan yang telah berjuang mengurangi peredaran obat gelap di lingkungannya.

Tetapi itu belum cukup, mengingat peredarannya telah meluas dan membahayakan generasi muda, Walikota sebagai pucuk pimpinan seharusnya menyatakan ‘darurat’ dan bergerak turun ke lapangan memimpin langsung penyelamatan Kota Mataram dari peredaran obat keras/daftar G ilegal  di masyarakat.

Mungkin banyak warga masyarakat yang belum tahu, penindakan peredaran obat daftar G ilegal itu bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan juga Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Di samping melapor ke polisi, masyarakat sebenarnya dapat melapor kepada Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) bila menemukan pelanggaran dibidang obat keras. PPNS Badan POM mempunyai wewenang dan tugas:

  1. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
  2. Menindak setiap pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan.
  3. Menyelenggarakan operasi terpusat maupun kewilayahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat dan makanan ilegal.
  4. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan institusi yang terkait dengan penegakkan hukum.

Karena dasar hukumnya sudah jelas, sebenarnya tanpa laporan dari masyarakat, polisi dan Badan POM seharusnya sejak dini telah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, seharusnya pihak kepolisian dan Badan POM secara rutin melakukan pengawasan peredaran obat secara terus-menerus dan menindak lanjuti kasus pelanggaran tindak pidana di bidang obat dengan proses projustitia.

Untuk memotong “mata rantai” meluasnya peredaran obat G secara illegal, Badan POM melalui Balai POM secara serentak melakukan operasi gabungan daerah dengan melibatkan pihak kepolisian,  memotong distributor obat keras gelap mulai dari “hulu” hingga “hilir”.

Bukan hanya ikan terinya yang ditangkap, tapi juga pengedar kakapnya  Jika peredaran obat keras tanpa izin masih beredar, apalagi jika secara terang-terangan, masyarakat awam bertanya-tanya, ada konspirasi besar apalagi dibalik semua ini?.

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka