Ketik disini

Headline Praya

Dam Pandandure Jadi Rujukan

Bagikan

PRAYA – Pemerintah Desa Kelebuh, Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng) angkat bicara, menyangkut sulitnya upaya pembebasan lahan Dam Mujur, diterima warganya.

Penyebabnya, mereka berkaca pada pembangunan Dam Pandan Dure, Lombok Timur (Lotim) yang dianggap menyisakan persoalan hutang piutang pembebasan lahan.

a�?Hal itu menjadi barometer utama, kenapa warga saya menolak studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman tersebut,a�? kata Kepala Desa (kades) Kelebuh Muksin, kemarin (31/8).

A�Di Dam Pandan Dure itu, kata Muksin tersebar informasi bahwa, biaya pembebasan lahan sebagian warganya tidak jelas, pemukiman warganya juga berpencar, ditambah fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah minim.

a�?Warga saya takut, permasalahan itu terjadi pada diri mereka masing-masinga�? katanya.Sebagai pemimpin akar rumput di Desa Kelebuh, pihaknya pun tetap membela warganya sendiri.

Dengan cara, mempertanyakan berbagai kejelasan proses Larap, cara kerja tim appraisal, proses pembayaran lahan, tahapan pembebahan lahan, pemindahan penduduk, lokasi pemukiman penduduk yang baru dan lain sebagainya.

Sehingga, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya meminta agar Pemkab turun. Namun, tidak bisa sekali atau dua kali, tapi berkali-kali.

Caranya, Pemkab harus memberikan tiga kepastian kepada warga Desa Kelebuh. Pertama, soal ketetapan harga. a�?Yang jelas, warga saya sudah memasang harga, namun mereka siap mengikuti prosedur tim appraisal,a�? katanya.

Kedua, lanjutnya soal siapa yang bertanggungjawab, dalam proses pembayarannya. Karena, sejauh ini tersebar informasi bahwa, Pemkab masih kebingungan mencari anggaran.

a�?Terakhir, kemana mereka direlokasi. Mereka menginginkan, agar enam dusun yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur itu dibuat satu pemukiman baru,a�? jelasnya.

Di dalamnya, kata Muksin terdapat fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, hiburan, pertokoan, pasar, taman dan pemakaman umum.

a�?Jika ketiga masalah itu terjawab secara nyata, maka warga saya pasti menerima program Larap. Begitu pula sebaliknya,a�? katanya.

Ke enam dusun yang terkena dampak yang dimaksud, tambah Muksin meliputi Dusun Lelung Satu, Lelung Dua, Lelung Tiga, Embung Belek, Lendangre dan Dusun Tompek.

Satu dari enam dusun tersebut yaitu, Dusun Embung Belek hanya sebagian pemukiman warga yang tergusur.Ia menambahkan, berbagai pertemuan ditingkat dusun, desa dan kecamatan dilaksanakan.

Namun, tetap saja warga enam dusun tersebut melakukan penolakan. Terakhir, warganya melakukan perlawanan keras terhadap akivitas yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS).

a�?Karena mereka main masuk ke wilayah orang saja, main ukur lahan warga, tanpa koordinasi dengan desa atau masyarakat setempat,a�? sesalnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim mengusulkan agar, Pemkab segera turun ke Desa Kelebuh. SoalA� ada atau tidak adanya anggaran, Pemkab wajib memberikan jawaban pasti kepada masyarakat.

a�?Saya melihat, ini sebatas miskomunikasi saja. Antara yang diinginkan masyarakat dengan pemerintah, tidak pernah ketemu,a�? katanya, terpisah.

a�?Apa yang menjadi tuntutan warga, kami minta Pemkab menuruti saja. Jika tidak, pembangunan Dam Mujur bisa saja terancam gagal,a�? lanjut Arif.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka