Ketik disini

Headline Praya

Pemkab Jamin Bayar Ganti Rugi

Bagikan

PRAYA – Warga enam dusun, di Desa Kelebuh Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng) diminta, tidak perlu ragu, apalagi takut dengan pemerintah. Karena, permasalahan anggaran pembebasan lahan, pemukiman, hingga tanaman milik warga sudah disiapkan di tahun 2017 dan 2018 mendatang.

a�?Kami tidak akan berani keluar dari ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, mohon masyarakat mendukung pembangunan Dam Mujur,a�? seru Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng HL Rasyidi, kemarin (1/9).

Dalam ketentuan pembebasan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, kata Rasyidi sudah jelas, pemerintah wajib menyelesaikan seluruh proses pembayarannya, sebagaimana yang direkomendasikan tim appraisal. Hanya saja, sampai saat ini pemerintah buta dengan ketentuan harga tersebut, lantaran tim yang dimaksud tidak bisa turun, karena terkendala land acquisition resettelement action plan (Larap).

Ketentuan proses pembebasan lahan itu sendiri, lanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015, tentang perubahan ke empat Perpres Nomor 71 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum.

Dalam aturan itu, pemerintah akan melakukan program pembebasan lahan berdasarkan hasil perhitungan tim independen. Berapa pun harganya, kata Rasyidi pemerintah wajib membayar. Kecuali, luas lahan warga di atas 5 hektare (ha), maka menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat.

a�?Kami sudah mendengar langsung tiga tuntutan warga Desa Kelebuh. Kami pun langsung menjawabnya. Tapi, warga ingin mendengar jawaban itu dari gubernur dan bupati. Bukan kami,a�? kata Rasyidi.

Kendati demikian, pihaknya tetap berusaha memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga, agar mendukung program Larap, bukan sebaliknya menolak. Karena dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara rinci, tiga tuntutan yang dimaksud.

a�?Mau harga lahannya setinggi langit, kami wajib membayar. Karena, ada dua pilihan yang kami siapkan, dibayar menggunakan uang tunai atau disiapkan pemukiman baru,a�? katanya.

Proses pembayarannya pun, tambah Rasyidi tidak menggunakan tangan kedua atau ketiga, melainkan langsung ke pemilik lahannya masing-masing. Kecuali, yang masih keberatan, maka pembayarannya dititip di pengadilan. a�?Sekali lagi, tenang saja, jangan ragu dan takut dengan pemerintah,a�? tekannya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim meminta, agar benang kusut penolakan Larap pembangunan Dam Mujur dari warga Desa Kelebuh, secepatnya dicarikan jalan keluarnya. Satu-satunya cara adalah, mengumpulkan seluruh warga pemilik lahan, tidak boleh terwakili oleh tokoh masyarakat.

a�?Tolong segera agendakan usulan saya itu. Jangan ditunda-tunda lagi dan jangan karena alasan minim anggaran dan sebagainya,a�? kata Arif, terpisah.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka