Ketik disini

Tanjung

Tenaga Pengabdi Puskesmas sedang Galau

Bagikan

TANJUNG – Terbitnya Permenkes Nomor 21 tahun 2016 atas revisi Permenkes 19 tahun 2014 membuat tenaga pengabdi Puskesmas galau. Karena revisi ini akan menimbulkan dampak baru di sejumlah daerah.

Pasalnya, dalam Permenkes hasil revisi terdapat perubahan tenaga kerja. Terutama siapa saja yang boleh mendapatkan jasa pelayanan dari dana kapitasi JKN ini. a�?Aturan terbaru ini yang diberikan jasa pelayanan ada tiga kriteria, yakni; PNS, pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak,a�? ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara Suhardi, kemarin (1/9).

Munculnya Permenkes 21 tahun 2016 ini membuat bingung Puskesmas. Terutama sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT). Karena dana kapitasi tersebut tidak bisa lagi diberikan kepada tenaga mengabdi. a�?Sekarang Puskesmas bingung mau diambilkan dana dari mana yang mengabdi ini,a�? cetusnya.

Dijelaskan, saat memakai aturan lama, tenaga mengabdi bisa mendapatkan dana kapitasi. Karena dalam Permenkes 19 tahun 2014 disebutkan tenaga kerja yakni semua tenaga kerja kesehatan yang memberikan pelayanan di FKPT berhak mendapatkan jasa pelayanan. a�?Cuma di situ ada kriterianya, seperti masa kerja. Sehingga pendapatannya beda-beda,a�? ungkapnya.

Lebih lanjut, Suhardi menjelaskan, dengan adanya Permenkes baru ini maka tenaga pengabdi di Puskesmas-Puskesmas tidak akan mendapatkan dana kapitasi jasa pelayanan lagi. Terutama setelah Permenkes 21 tahun 2016 diundangkan yakni pada 18 Mei 2016. a�?Sampai saat ini kita belum dapat solusi untuk mengatasi masalah ini,a�? tandasnya.

Ditambahkan, saat ini ada sekitar 200 orang lebih tenaga pengabdi yang tersebar di delapan Puskesmas di Lombok Utara. Mereka mengabdi sebagai perawat dan bidan, serta lainnya. a�?Sekarang kita tidak bisa menahan kalau tenaga pengabdi mau keluar. Karena kita tidak bisa lagi memberikan jaspel itu,a�? katanya.

Sementara itu, Tim Pengelola JKN Dikes Ahmad menjelaskan, dana kapitasi yang bersumber dari BPJS. Sehingga dana kapitasi diberikan kepada Puskesmas yang memiliki jumlah peserta JKN. Dana kapitasi langsung ditransfer ke rekening Puskesmas yang ditetapkan langsung dengan Perbup. a�?Rekening Puskesmas ini bagian dari rekening kas daerah,a�? tandasnya.

Kemudian BPJS akan mentransfer dana kapitasi setiap bulan ke rekening tersebut. Selanjutnya, untuk penyaluran maka dana kapitasi itu masuk dalam RKA dan DPA Dikes berdasarkan usulan Puskesmas. Karena dana kapitasi dalam penggunaannya harus mengikuti pengelolaan keuangan daerah. a�?Jadi tidak bisa Puskesmas langsung menarik uangnya,a�? katanya.

Ditambahkan, untuk proporsi dana kapitasi yang sudah diatur dalam Permenkes 19 tahun 2014 bahwa jasa pelayanan dari dana kapitasi sekurang-kurangnya 60 persen dan 40 persen untuk operasional Puskesmas.

Untuk memberikan jasa pelayanan ada penilaiannya yakni variable tingkat pendidikan, tingkat kehadiran, dan tugas tambahan. a�?Formula ini kita terima langsung dari Kementerian Kesehatan,a�? cetusnya.

Namun karena ada yang belum terakomodir seperti perbedaan tenaga mengabdi dan PNS maka keluarlah Permenkes 28. Di sana ada variable tambahan, di mana daerah bisa menambahkan variable yang dirasa perlu. a�?Kita tambahkan di Perbup dua variable baru yakni masa kerja dan status kepegawaian untuk menghargai PNS dan tenaga mengabdi yang beban kerjanya berbeda,a�? jelasnya.

a�?Inilah yang berjalan sampai 2015 dan terhenti setelah Permenkes 21 Tahun 2016 terbit,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka