Ketik disini

Metropolis

Gak Boleh Bayar 30 Persen

Bagikan

MATARAM a�� Meski sudah diklaim final, wacana membayar kontraktor 30 persen, sebagai dampak penangguhan transfer DAU sebesar Rp 88,21 miliar urung dilakukan Pemerintah Kota Mataram. Itu setelah pemkot berkonsultasi dengan Pemprov NTB yang menyatakan pengakuan hutang tidak boleh dilakukan pemerintah.

a�?Jadi, tidak ada istilah pengakuan hutang,a�? kata Plt Sekda Kota Mataram, Effendy Eko Saswito.

Ia mengakui, skema ini memang sempat menjadi opsi terkuat menanggulangi persoalan devisit keuangan daerah. Namun, belakangan opsi ini dinilai tidak memiliki landasan hukum.

a�?Kalau memang belum bisa dilaksanakan karena penundaan DAU, ya kita laksanakan di tahun 2017. Pilihannya (bayar) full atau tunda, a�? tegas Eko.

Eko berjanji hari ini, rasionalisasi bisa dituntaskan. Saat ini, lanjut dia, tim verifikasi daerah masih terus bekerja, menyisir program-program yang bisa ditunda tahun depan. Saat ini, hasil rasionalisasi sudah menyisakan devisit keuangan daerah menjadi Rp 14 miliar. artinya, tim sudah menghapus sejumlah program dan poyek senilai Rp 72 miliar.

a�?Hasil rasionalisasi sementara menyisakan Rp 14 miliar. Ini hasil teman-teman sampai kemarin sore, mereka terus lembur, Senin besok (hari ini, red), kita akan upayakan lagi,a�? ungkapnya.

Penyisiran diutamakan pada proyek dan program yang digunakan menggunakan DAU. Sementara itu, terkait penangguhan pembayaran Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD), Eko memastikan tidak ada penundaan pembayaran. Ia menjelaskan, TKD sudah langsung disiapkan anggarannya untuk 12 bulan.

a�?Nah, pembayaran TKD ini kan setelah akhir bulan, misalnya TKD bulan Agustus dibayar September, kan ini setelah mereka melaksanakan tugas, baru bisa dihitung besar TKD yang diterima,a�? ulasnya.

Demikian juga untuk TKD bulan Desember dibayar pada bulan Januari. Maka, untuk mengurangi beban keuangan daerah, untuk sementara anggaran TKD tidak dijadikan beban daerah. Karena, diupayakan masuk dalam beban pencairan DAU tahun 2017.

a�?Bukan digeser, tapi seolah-olah ada kelebihan penganggaran,a�? terang dia.

Namun, pelayanan anggaran yang dibiayai DAU untuk memastikan pelayanan dasar tidak akan disentuh pemerintah. Semua hanya fokus untuk program dan proyek yang tingkat urgensinya masih bisa ditunda hingga tahun anggaran berikutnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka