Ketik disini

Tanjung

Kardi: Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

Bagikan

TANJUNG – Komisi III DPRD Lombok Utara telah meninjau lokasi galian C yang ada di Desa Selengen, Kecamatan, Kayangan.

Ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dari delapan kepala dusun di desa tersebut. Para kadus melaporkan jika tambang galian C tersebut belum mengantongi izin atau ilegal.

Menurut salah seorang pelapor Sudiarta, penambangan dilakukan Edi Suryanto sebagai pemilik lahan belum mengantongi izin. Selain itu, sebagian lokasi tambang merupakan tanah milik adat Desa Selengen.

Usai meninjau lahan lokasi tambang galian C, Komisi III bersama perwakilan Dinas PU, Perumahan, dan ESDM serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Lombok Utara menggelar rapat. Pertemuan itu menghadirkan pelapor dan terlapor.

Dalam rapat tersebut, terungkap telapor yakni Edi sudah mengantongi izin untuk tambang galian C sesuai ketentuan. Hal ini disampaikan perwakilan Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Amri Husodo.

Kata dia, perizinan ditangani oleh Pemprov NTB. Karena untuk sektor pertambangan kewenangan sudah diambil alih Pemprov NTB.

a�?Kami juga sudah memberikan rekomendasi karena semua syarat lengkap,a�? ujar Kepala KLH Lombok Utara Rusdianto.

Sementara itu, Kades Selengen Sadiman mengatakan, keberadaan usaha galian C yang dilakukan warganya sudah mengantongi izin.

Baik dari dinas terkait di Provinsi NTB serta rekomendasi dari kabupaten. a�?Ini cukup membantu buka lapangan kerja bagi masyarakat dan kontribusi ke pemerintah daerah,a�? katanya.

Untuk diketahui, izin yang telah dikantongi tambang galian C tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Nomor 053/94/KPPT/2016, Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 093/58/ BKPRD-KLU/2016.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi NTB Nomor 503/ 03/ 028/ BKPMPT/ 2016. Selain itu, semua syarat-syarat lain mulai dari dusun, desa, dan camat sudah ada.

Komisi III melalui juru bicaranya, Kardi mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas.

Kata dia, jika ada hal-hal atau persoalan yang bisa diselesaikan di desa masing masing, tidak harus kirim laporan ke Bupati atau DPRD.

a�?Sebagai perwakilan rakyat, kami dari Komisi III tetap merespon aspirasi yang dilayangkan ke lembaga DPRD,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka