Ketik disini

Headline Praya

Pembangunan Dam Mujur Jalan Ditempat

Bagikan

PRAYA – Sejumlah warga Desa Kelebuh Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng), ternyata masih trauma dengan sejarah kelam pembangunan Dam Mujur.

Mega proyek yang direncanakan puluhan tahun lalu itu, dianggap sebatas konsep semata, tidak ada bukti nyata yang sebenarnya.

a�?Terbukti, sejak empat kali pergantian kepala desaA� di Desa Kelebuh. Pemerintah hanya ukur lahan dan ukur bangunan warga saya. Tidak ada pekerjaan lain,a�? sindir Kades Kelebuh Muksin pada Lombok Post, kemarin(4/9).

Setiap tahunnya, kata Muksin Balai Wilayah Sungai (BWS), datang melakukan studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman warga.

Setiap tahun pula, mereka berhadapan dengan warganya. Terakhir tahun ini, dengan perlawanan keras warganya di enam dusun.

Warga menganggap, lanjut Muksin BWS datang main gusur dan main usir. Itu terjadi, karena bersangkutan tidak melaksanakan sosialisasi.

Khususnya pada pemilik lahan dan bangunan. Kecuali, sebatas tokoh masyarakat, agama, pemuda dan aparatur pemerintah desa serta dusun.

Parahnya lagi, tambah Muksin BWS maupun pemerintah dianggap tidak memberikan pejelasan secara rinci, bagaimana proses pembayaran pembebasan lahan dan siapa yang bertanggungjawab.

a�?Rentetan masalah itulah yang membuat warga saya sampai sekarang tidak percaya dengan pemerintah. Apalagi, BWS,a�? katanya.

Jika berbicara mediasi dan musyawarah, kata Muksin sudah tidak terhitung berapa kali dilaksanakan. Terakhir, Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri dan sejumlah pimpinan SKPD turun. Lagi-lagi, tidak menuai hasil memuaskan.

a�?Tetap saja warga saya menolak, mereka masih trauma,a�? tekannya.Hal senada dikatakan Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, Mohamad Amir Aly.

Diakuinya, sejak awal prosesA� BWS sudah salah melangkah. Mereka langsung main ukur saja, tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemilik lahan. Termasuk, Pemkab.

Begitu ada persoalan, kata Amir baru BWS melaporkan dan menyerahkan persoalan itu ke Pemkab, dalam hal ini Dinas PU dan ESDM. a�?Saya melihat, perlu adanya pendekatan personal. Bila perlu kita datangi warga, satu per satu,a�? katanya.

Bagi Amir, masyarakat di enam dusun di Desa Kelebuh, tidak bisa di salahkan begitu saja. Mereka melakukan penolakan karena persoalan historika.

Sehingga, diperlukan pendekatan khusus. a�?Prinsipnya, kami tetap berusaha mencarikan jalan keluar terbaik,a�? tambah Camat Praya Tengah Sahri, terpisah.

Dari hasil koordinasi dengan Pemkab, kata Sahri dalam waktu dekat ini, orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna Lalu Pathul Bahri dan rombongan kembali turun.

a�?Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai Larap ini. Setelah itu, barulah kita berfikir yang lain,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU dan ESDM HL Rasyidi menegaskan, sejak BWS angkat tangan menyelesaikan Larap, maka tugas itu menjadi tanggungjawab Pemkab. Ia pun berharap, agar masyarakat tidak menyamakan posisi BWS dengan Pemkab.

a�?Yang jelas, sejarah pembangunan Dam Mujur, tidak seperti dulu,a�? tekannya.Jika puluhan tahun silam, kata Rasyidi harga lahan dan bangunan milik warga disama ratakan, maka sekarang tidak ada.

Semua dilaksanakan secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, pemerintah pun wajib membayar sesuai ketentuan yang disampaikan tim appraisal.

a�?Proses pembebasan lahan ini kita selesaikan sedetail mungkin, biaya materai saja kita yang siapkan, seperti pengalaman pembebasan lahan pembangunan jalan Batujai-Sudirman,a�? kata Rasyidi.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka