Ketik disini

Tanjung

Pemkab Akan Siapkan Payung Hukum

Bagikan

TANJUNG – Dinas Dikbudpora Lombok Utara mengklaim telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah tingkat SMA/SMK. Sekolah diimbau agar tidak menarik pungutan komite. Hal ini dikarenakan sampai saat ini payung hukum untuk penarikan pungutan komite masih diproses.

a�?Sekolah sekarang agak repot. Karena gaji guru honor SMA/SMK ini kan tidak boleh dari BOS,a�? ujar Kadis Dikbudpora Lombok Utara, Suhrawardi, kemarin (5/9).

Terkait kapan akan dikeluarkannya aturan tersebut, Suhrawardi belum bisa menjawab pasti. A�Karena menurutnya, itu menjadi kewenangan pimpinan.

a�?Tanya Pak Sekda saja, ini saya mau konsultasi terkait itu,a�? katanya.

Besaran pungutan komite SMA/SMK Tahun 2016 berdasarkan RAPBS masing-masing sekolah berbeda-beda. Untuk SMAN 1 Pemenang Rp 100 ribu, SMAN 1 Tanjung Rp 161 ribu, SMAN 2 Tanjung Rp 100 ribu, SMAN 1 Gangga Rp 150 ribu, SMAN 1 Kayangan Rp 105 ribu, SMAN 1 Bayan Rp 95 ribu, SMAN 2 Bayan Rp 80 ribu, SMKN 1 Pemenang Rp 150 ribu, SMKN 1 Tanjung Rp 100 ribu, SMKN 1 Gangga Rp 85 ribu, SMKN 1 Kayangan Rp 60 ribu dan SMKN 1 Bayan Rp 80 ribu.

Usulan ini sudah ditandatangani Kadis Dikbudpora pada 26 Agustus 2016. Dalam usulan ini sendiri juga disebutkan bahwa pemkab diharapkan menetapkan batas maksimum jumlah pungutan terhadap SMK/SMK yaitu Rp 95 ribu.

Bagi SMA dan SMK yang telah mengusulkan jumlah pungutan melebihi ambang batas maksimum Rp 95 ribu diminta melakukan musyawarah kembali secara terbuka dan transparan dengan melibatkan orang tua/wali murid dan pengurus komite sekolah.

Namun tetap mengacu pada layanan terhadap masyarakat dan tidak memberatkan siswa miskin. Selain itu, harus tetap menganut sistem partisipasi masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Sementara itu, Sekda Lombok Utara H. Suardi yang ditemui terpisah mengatakan, payung hukum untuk melakukan pungutan komite segera akan dikeluarkan. Pihaknya sendiri sudah mendapatkan usulan besaran pungutan komite masing-masing sekolah dari Dikbudpora berdasarkan RAPBS masing-masing sekolah.

a�?Kebetulan Pak bupati kan juga baru pulang. Secepatnya lah akan dikeluarkan. Tapi tidak dalam bentuk perbup. Dikbudpora kan bersurat, ya kita jawab sesuai suratnya, kita jawab lebih cepat lebih baik,a�? jelasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka