Ketik disini

Headline Tanjung

Empat Pejabat KLU Dinonjobkan

Bagikan

TANJUNG – Enam orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Utara diberikan sanksi. Ini dilakukan pemkab berdasarkan instruksi dari Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari enam orang ASN tersebut, dua diantaranya merupakan kepala dinas. Yakni, Kepala Dinsosnakertrans Intiha dan Kepala DPPKAD Lombok Utara Muh. Irwan.

Selain kepala dinas di dua instansi tadi, ada juga tiga orang pejabat di DPPKAD yang disanksi. Diantaranya, Kabid Anggaran dan Perbendaharaan, Kasi Anggaran, dan Bendahara PPKD. Sedangkan satu orang lainnya merupakan kabid di Dinsosnakertrans.

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menjelaskan, hal ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Mendagri yang disampaikan kepada gubernur. Setelah itu, instruksi ini diteruskan kepada kabupaten.

a�?Ini menindaklanjuti hasil pemeriksaan hibah dan bansos yang bergulir, diawali laporan dari masyarakat hingga berlanjut dengan pemeriksaan dari Irwas. Yah, ini hasil akhirnya,a�? paparnya.

Untuk diketahui, dua kepala dinas tersebut dibebaskan dari jabatannya (non job) sejak kemarin (6/9) lalu sesuai intruksi dari Irjen Kemendagri. Selain dua kepala dinas tadi, dua orang pejabat yakni satu orang kabid di DPPKAD dan satu orang Kabid di Dinsosnakertrans juga harus non job.

Sedangkan seorang Kasi di DPPKAD hanya diturunkan pangkatnya. Sementara Bendahara PPKD belum jelas sanksi apa yang diberikan.

a�?Kita menyesuaikan sesuai instruksi dan mengambil hukuman teringan,a�? ungkapnya.

Lebih lanjut, Najmul mengungkapkan jika suatu saat daerah membutuhkan mereka kembali, maka yang bersangkutan bisa mengikuti mekanisme yang berlaku.

a�?Kedepan kita juga ada rotasi lagi sesuai Perda OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Atau sesuai kebutuhan daerah lah,a�? tandasnya.

Ditambahkan, tidak ada larangan jika yang terkena sanksi tersebut akan mengikuti seleksi jabatan di lingkup Pemkab Lombok Utara.

a�?Untuk di DPPKAD, Plt dijabat Sekretaris Dinas Haerul Anwar. Plt Kepala Dinsosnakertrans adalah Staf Ahli Bupati H. Irman,a�? katanya.

Terpisah, Sekda Lombok Utara H. Suardi mengatakan, sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, ada beberapa kategori sanksi yang bisa diberikan. Seperti, diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan dengan hormat, pembebasan dari jabatan, dan penurunan pangkat.

a�?Kalau di sana sekarang sudah ada Plt berarti itu pembebasan dari jabatan,a�? tandasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka