Ketik disini

Sumbawa

Kades Bisa Digugat Jika Tertutup

Bagikan

SUMBAWA -A� Saat ini adalah era keterbukaan informasi publik. Semua pejabat dan lembaga tidak boleh menutup-nutupi informasi yang menjadi hak publik. Untuk itulah, saat ini lembaga-lembaga pemerintah dari pusat hingga desa mempunya lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hanya saja, lembaga ini masih asing untuk di tingkat desa.

Jika para pejabat ini dinilai tertutup terhadap informasi yang menjadi hak masyarakat, maka dia dapat digugat ke Komisi InformasiA� (KI) melalui gugatan sengketa informasi. Hal ini terungkap dalam workshop yang digelar oleh KI NTB di aula lantai III kantor bupati, kemarin.

Workshop ini diikuti sebanyak 165 kepala desa (Kades) se-Kabupaten Sumbawa didampingi camat masing-masing. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati H Mahmud Abdullah. Hadir dalam acara tersebut Asisten II Muhammading dan Kepala BPMPD Tarunawan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KI NTB Najamudin Amy hadir bersama salah satu komisioner Hendriadi. Mereka memberikan pemahaman kepada kepala desa bahwa lembagaA� KI adalah lembaga negara yang bertugas bukan hanya menyelesakan sengketa informasi. Namun juga mengemban amanahA� untuk melaksanakan UU Kerterbukaan Informasi Publik.

Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Asisten II Muhammading itu, KI menekankan kepada semua kepala desa begitu pentingnya untuk menyampaikan informasi kepada publik. Untuk itu, agar semua kepala desa membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di desa masing-masing. PPIDA� ini dijabat oleh sekretaris desa.

”PPID inilah yang bertugas untuk menyampaikan segala macam informasi yang wajib diketahui oleh masayrakat,” kata Najam seusai acara.

Menurut Najam, sebagian kepala desa saat ini masih ada yang menganggap lembaga KI sebagai lembaga baru yang “menyusahkan” mereka. Padahal KI membackup tugas-tugas kades dalam rangka memberika informasi yang benar sesuai ketentuan UU. Sekaligus membantu para kades itu memilah, mana informasi yang wajib mereka sampaikan, mana informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak wajib mereka sampaikan.

”Saya melihat, tanggapan kades selama ini ada ketakutandi antara mereka. Ada oknum yang mengatas namakan LSM, NGO, bahkan pers sering menakut-nakuti mereka. Saya bilang baca UU keterbukaan informasi publik.,” kata Najam. (jar/r 4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka