Ketik disini

Headline Praya

Pilkades Loteng Terancam Rusuh

Bagikan

PRAYA – Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah (Loteng) memprediksikan, Pilkades serentak 22 September mendatang bergejolak.

Itu terjadi karena, sejumlah dinas dan instansi yang bertanggungjawab dalam pesta demokrasi tersebut, tidak melakukan sosialisasi secara optimal.

a�?Belum apa-apa, sejumlah calon kepala desa (kades) sudah mengeluhkan persoalan saling hadanglah, identitas gandalah dan camat yang berkeluh kesah,a�? kata sekretaris FKD Loteng Supardi Yusuf pada Lombok Post, kemarin (6/9).

Tidak itu saja, kata Supardi warga pun kini mulai terkotak-kotak, mereka saling sindir dan menjelekkan calon kades satu dengan yang lainnya.

Parahnya lagi, ada sebagian calon kades yang tidak memahami payung hukum, tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, serta aturan teknis penyelenggaraan Pilkades.

Jika tidak cepat disikapi dengan intervensi aparat keamanan pihaknya khawatir gejolak sosial di masyarakat desa benar-benar terjadi.

a�?Ini menjadi bahan evaluasi bagi bupati, agar memperhatikan bawahannya yang tidak bekerja maksimal. Ingat, kalau desa bergejolak, maka lain ceritanya,a�? kata Supardi.

Mereka yang dianggap tidak berkerja maksimal tersebut, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Dinas Dukcapil dan bagian Hukum Setda Loteng.

a�?Seharusnya mereka turun mensosialisasikan aturan penyelenggaraan Pilkades. Ini malah diam diatas meja saja,a�? sindirnya.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihaknya akan meminta pertanggungjawaban terhadap tiga dinas dan instansi yang dimaksud.

a�?Jangan panitia penyelenggara Pilkades dijadikan kambing hitam. Jangan pula kami sebagai kades atau Plt. Kades yang disalahkan,a�? tegas Kades Pengembur tersebut.

Menanggapi hal itu, Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali mengatakan, dokumen teknis menyangkut aturan penyelenggaraan Pilkades dan pemerintahan desa sudah digandakan sesuai jumlah desa.

Masing-masing pemerintah desa, menerima dokumen yang dimaksud. a�?Sayangnya, para aparatur desa ini malah menyimpan di laci meja, bukannya di baca,a�? sindirnya, terpisah.

Berbicara sosialisasi aturan, tambah Mutawali BPMD dan bagiannya sudah melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Dimulai dari perencanaan, penyusunan hingga pengetokan.

a�?Kalau sudah di Perdakan, tidak mungkin kita tidak dilalui tahapan tersebut. Sekali lagi, tolong banyak baca dan dipahami,a�? seru Mutawali.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka