Ketik disini

Praya

Aset SDN 22 Praya Pinjam Pakai

Bagikan

PRAYA – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menekankan, aset tanah dan bangunan SDN 22 Praya, yang digunakan pengurus yayasan masjid Jamia�� bersifat pinjam pakai, bukan hibah. Sehingga mereka meminta, yayasan bersangkutan tidak melakukan aktivitas berlebihan, yang menggangu kenyamanan warga.

Itu disampaikan Kabag Aset Setda Loteng H Muhamad, saat menerima perwakilan warga lingkar masjid Jamia�� di Gedung DPRD Loteng, kemarin (7/9).

A�a�?Ada dua aset lahan dan bangunan yang kami miliki di lingkar masjid Jamia�� itu,a�? katanya, dihadapan ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, wakil ketua Lalu Masa��ud dan Sekretaris Dikpora Lalu Dipta.

Pertama, kata Muhamad aset di SDN 22 Praya. Siswa yang sekolah ditempat itu pun kini, sudah dipindahkan ke SMA 2 Praya. Kemudian, kedua aset rumah dinas.Aset itu juga kini, digunakan dan dimanfaatkan sejumlah warga, yang terdiri dari para pegawai negeri sipil (PNS.

Namun, lanjut Muhamad begitu yayasan yang dimaksud ingin merehab masjid Jamia��, Pemkab pun mengeluarkan seruan lisan dan tulisan untuk memberikan salah satu asetnya, namun bukan perjanjian hibah, melainkan pinjam pakai.

Itu artinya, tekan Muhamad sewaktu-waktu, Pemkab akan mengambil kembali aset tersebut, bukan sebaliknya menjadi hak yayasan. a�?Kendati disatu lokasi, kedua aset yang kami miliki itu berbeda persil,a�? katanya.

a�?Untuk aset rumah dinas, kami tidak pernah menyerahkan kesiapa-siapa. Kecuali, mereka yang tinggal ditempat itu,a�? lanjut Muhamad.

Sementara itu, ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar meminta agar, Pemkab segera mengeluarkan surat teguran kepada yayasan, untuk menghentikan seluruh aktivitasnya. Karena, secara langsung deianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan warga lingkar masjid Jamia��.

Parahnya lagi, kata Qomar aset yang bersifat pinjam pakai itu, justru dikuasai dengan cara merusak bangunan sekolah. a�?Yang namanya pinjam pakai, maka tidak boleh ada yang dirobohkan. Apa pun itu,a�? tegasnya.

Kalau pun penyerahan hibah, tambah politisi Demokrat tersebut, Pemkab wajib membicarakannya dengan dewan. Jika tidak, maka akan berurusan dengan hukum dikemudian hari.

a�?Prinsipnya, kami tidak ingin ada benturan antara warga dengan pengurus yayasan. Jadi, Pemkab harus turun tangan,a�? lanjut wakil ketua Komisi I DPRD Loteng Lalu Masa��ud.

a�?Kami juga, bukan bermaksud menolak pembangunan masjid. Tapi, murni menuntuk hak,a�? sambung koordinator penghuni rumah dinas Gunawan Putra.

Ia mengatakan, di rumah dinas milik Pemkab itu, terdapat 22 kepala keluarga (KK). 18 diantaranya, para abdi negara. a�?Kami sempat di intimidasi, agar keluar dari rumah dinas.Tolong dibuatkan jadwal, untuk kami di pertemukan dengan pengurus yayasan,a�? kata Gunawan.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka