Ketik disini

Sumbawa

Pemerintah Bela Investor

Bagikan

BIMA a�� Massa yang tergabung dalam Front Pejuang Rakyat (FPR) Bima menggelar aksi di depan Kator Bupati Bima, kemarin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan PT Sanggar Agro (SA) di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora.

A�”Rakyat jangan dikorbankan karena kepentingan orang asing,” kata Ketua HMI MPO Cabang Bima Amin saat berorasi, kemarin.

Dia curiga dengan a�?kemesraana�? eksekuktif dengan legislatif selama menangani kasus lahan di Oi Katupa. Investor dijadikan raja, sementara rakyat menjadi pengemis di atas tanah mereka.

”Buktinya, hingga hari ini belum ada hasil kerja tim terpadu yang dibentuk itu. Bahkan tim cenderung membela investor,” katanya.

Amin juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap warga Oi Katupa yang sakit di tenda darurat. Padahal, mereka adalah warga Kabupaten Bima yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi.

”Lihat rakyat Oi Katupa, sudah lama menderita di tenda darurat di halaman eks Kantor Bupati Bima. Mereka kelaparan, tapi pemerintah buta,” katanya.

Pada aksi itu FPR mendesak pemerintah mencabut SK Bupati Bima Nomor 188.45/00/01.14/2015 tentang izin usaha PT SA. Mendesak DPRD Kabupaten Bima mengeluarkan rekomendasi kepada BPN untuk mencabut izin hak guna usaha (HGU) PT SA di Desa Oi Katupa. Dan mendesak PT SA mengganti seluruh kerugian warga Desa Oi Katupa.

Pantauan Radar Tambora (Lombok Post Group), aksi massa FPR di depan Kantor Bupati Bima dimulai pukul 10.30 Wita. Selama demo berlangsung, pengawalan ketat dilakukan anggota polisi dan Pol PP Kabupaten Bima.

Masa aksi kemudian melakukan orasi bergantian. Selama aksi berlangsung, tidak satupun perwakilan pemerintah yang menemui mereka. A�(dam/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka