Ketik disini

Sumbawa

Sekda Kota Bima Bersaksi di Pengadilan

Bagikan

MATARAM – Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima H Syahrullah menjalani sidang kedua, kemarin (7/9). Agenda sidang kali ini, A�mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepada hakim, JPU menghadirkan empat orang saksi. Diantaranya, Sekda Kota Bima Muhammad Rum serta adik terdakwa Rubiah Minasari.

Dalam kesaksiannya, Sekda Kota Bima Muhammad Rum mengaku pengadaan tanah rencananya untuk keperluan sekolah pertanian, yakni SMK PP Negeri Bima.a�?Jadi Pemkot yang menjembatani untuk penyediaan tanah,a�? kata Rum kepada majelis hakim.

Rum menjelaskan, dalam proses pengadaan tanah tersebut, pemkot A�tidak pernah membentuk panitia pengadaan. Alasannya, bila melihat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka pengadaan tanah dengan luas d ibawah satu hektare dilakukan dengan penunjukan langsung.

a�?Dia (terdakwa, Red) sebagai Plt Kabag Pemerintahan saat itu sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berhak mengadakan penunjukan langsung, berdasarkan PP tersebut pak Ketua Hakim,a�? jelasnya.

Selanjutnya, selama proses pengadaan tanah tersebut, Rum mengaku selaku atasan dari terdakwa, tidak pernah diajak rembuk. Dia juga beralasan tidak ingin mengintervensi proses pengadaan tanah yang dilakukan terdakwa.

Saat dicecar hakim terkait apakah dirinya mengetahui berapa nilai jual beli tanah tersebut, Rum mengaku mengetahuinya setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa, dengan nilai jual beli sebesar Rp 27,7 juta per are.

a�?Saya juga tidak tahu berapa NJOP dari tanah itu,a�? akunya.

Hakim Ketua lantas menanyakan bagaimana dengan nilai yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). a�?Jumlahnya sama,a�? ungkap Rum.

Mendengar itu, Hakim Ketua Yapi nampak kesal. Kalau memang nilainya pembelian sama dengan LPJ, tentunya tidak masalah dalam proses pengadaan tanah tersebut.

a�?Kalau begitu tidak ada masalah? Mengapa bapak (Muhammad Rum, Red) jadi saksi, saya tidak mau capek duduk disini kalau tidak bermasalah,a�? kata Yapi.

Saksi lainnya, Rubiah Minasari menjelaskan kepada hakim ketua, saat pengadaan tanah untuk praktek SMK PP Negeri Bima,A� dirinya datang menawarkan tanah kepada pemkot Bima melalui terdakwa. Kebetulan Rubiah Minasari ini adik kandung terdakwa.

Atas tawaran dari saksi Rubiah Minasari , pemkot melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang berlokasi di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba. Pemeriksaan tanah itu hanya melibat terdakwa H Syahrullah.

a�?Cuma satu kali negosiasi harga, itu berlangsung di ruangan kerja terdakwa. Hasilnya disepakati harga per are sebesar Rp 27.741.850,a�? aku dia.

Diketahui, seperti disajikan dalam dakwaan, anggaran untuk pengadaan tanah dan fasilitas umum sesuai DPPA 2013 Rp 900 juta. Anggaran itu untuk pengadaan tanah di empat lokasi.

Yakni A�di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Rp 685,5 juta, di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Rp 119,1 juta. Pengadaan tanah di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Rp 6,3 juta dan di Kelurahan Rabadompu Timur, Raba Rp 88 juta.

a�?Untuk pengadaan tanah itu, wali kota membentukA� Panitia dengan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pembentukan panitia pengadaan tanah Nomor : 238 tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2013,a�? sebut JPU Lalu Mohamad Rasyidi dalam dakwaannya.

Panitia itu dihuni sekda, asisten pemerintahan dan kesra, kepala BPN Kota Bima, kepala dinas PU, kepala dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, kabag administrasi pemerintahan umum setda kota bima, kabag hak atas tanah dan pendaftaran tanah kantor pertanahan. (dit/r2)

Komentar

Komentar