Ketik disini

Headline Metropolis

Kinerja Dewan juga Harus Naik!

Bagikan

MATARAM – A�Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 belum jelas. Hingga kemarin (13/9), rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum diserahkan ke DPRD NTB. Padahal batas waktu pengesahan anggaran kurang dari tiga minggu.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil rasionalisasi dana alokasi umum (DAU) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB. a�?Intinya KUA-PPAS belum diserahkan,a�? katanya usai menggelar acara makan-makan dengan eksekutif, kemarin.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi menambahkan, secara umum sudah selesai. Hanya saja butuh pertemuan sekali lagi antara Banggar dengan TAPD. Menurutnya, yang belum klop dalam rancangan anggaran tersebut bukan hal yang sulit. Akan tetapi masalah kecil itu tetap harus dibahas bersama Banggar dengan tim anggaran daerah. a�?Sesungguhnya kalau perlu penandatanganan mestinya hari ini (kemarin) karena waktunya sudah terlalu mepet,a�? katanya.

Ketua TAPD Pemprov NTB H Rosiady Sayuti menjelaskan, pembuatan KUA-PPAS tidak bisa cepat. Akan tetapi sekarang sudah selesai dan tadi malamsudah diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.

Ia menyebutkan, kendala utama dalam penyusunan KUA-PPAS adalah untuk menyisir anggaran Rp 161,89 miliar akibat penundaan DAU. Hal ini berimplikasi kepada pengurangan belanja daerah di semua SKPD. Kedua, TAPD harus mencari kemungkian tambahan pendapatan.

Saat ini proses rasionalisasi ini sudah selesai. Hanya saja, secara detail, dana-dana yang dirasionalisasikan baru disampaikan ke dewan tadi malam.Terkait tunjangan perumahan dewan, mantan Kadis Dikpora NTB itu memastikan akan naik tahun ini. Dari Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan, sesuai usulan dewan. TAPD beralasan, sewa rumah yang Rp 9 juta per bulan sudah berlaku sejak lima tahun lalu dan setelah direvisi kemudian dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan. Tapi tunjangan ini tidak bisa dibayar selama 12 bulan atau enam bulan. Pemerintah akan membayar mungkin hanya tiga bulan terakhir. Sebab SK Gubernur sejak bulan ini tapi pembayaran dimulai bulan November, dan akan berlaku untuk seterusnya. a�?Jadi hanya dua bulan kita bayar tahun ini,a�? katanya.

Menurutnya, secara rasional uang sewa Rp 9 juta sudah cukup lama. Sehingga perlu ada evaluasi. Idealnya setiap lima tahun perlu dilakukan evaluasi dan sekarang sudah enam tahun. Menurutnya, persetujuan kenaikan ini bukan karena desakan dewan, tapi karena usulan ini sudah diajukan sejak APBD murni 2016.

Rosiady juga membantah jika negosiasi kenaikan sewa perumahan ini membuat proses penyusunan APBD Perubahan molor cukup lama. a�?Saya tegaskan tidak,a�? katanya.

Sebelumnya, KUA-PPAS sudah hampir selesai dibahas, tapi karena keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 tentang Penundaan DAU, sehingga pengesahan KUA-PPAS mundur lagi. Jadi bukan karena proses negosasi dengan dewan.

Dengan siswa waktu yang sangat mepet, ia menyadari pelaksanaan anggaran pasti bisa terganggu. Untuk itu di dalam APBD Perubahan diupayakan tidak dianggarkan pengerjaan proyek fisik yang berat-berat. Sementara untuk proyek-proyek yang ada di APBD murni akan tetap dikerjakan.

Untuk pendidikan, kesehatan dan pelayanan tidak akan ada yang terkena rasionalisasi. Ia memastikan meski DAU dikurangi tapi APBD Perubahan 2016 mengalami kenaikan. a�?Tidak banyak (naik) hanya sedikit,a�? katanya. (ili/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka