Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

Tebusan TA Capai Rp 30 Miliar

Bagikan

MATARAM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Nusra) mencatatkan uang tebusan dari wajib pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty (TA) hingga Minggu (11/9) mencapai Rp 30 miliar. Angka ini merupakan dua persen dari total harta yang dilaporkan ke KPP setempat.

a�?Terbanyak yang membayar TA inidari Mataram dan Kupang,a�? kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno kemarin(13/9) di kantornya.

Sejauh ini target TA di wilayah Nusa Tenggara mencapai Rp 200 Miliar. Terdiri dari Rp 75 miliar uang tebusan, dan Rp 125 miliar dari pokok hutang dengan pokok ketetapan.

a�?Jadi untuk target uang tebusan TA tinggal Rp 45 miliar lagi. Sisanya masih dihitung terus tidak hanya uang tebusan tapi juga pokok hutang dengan pokok ketetapan,a�? jelasnya.

Ia terus mengimbau kepada WP untuk memanfaatkan program TA. Program ini dinilai sebagai kesempatan bagi WP untuk a�?membersihkana�? hartanya.

Apalagi saat ini, bila ada pelaporan SPT yang belum dimasukan, hanya dengan ikut TA maka yang dibayarkan hanya dua persen pokok saja total harta terlaporkan.

a�?Antusias masyarakat untuk mengikuti TA A�mulai banyak. Kalau dilihat dari jumlah WP ada sekitar seribu lebih yang sudah melapor dan ikut TA,a�? jelasnya.

Pengampunan pajak berlaku mulai awal Juli. Sejauh ini di NTB dan NTT sejumlah WA intens berkonsultasi dan berminat mengikuti program ini.

WP yang ikut terlebih dulu mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada DJP.

Ia menjelaskan setelah itu wajib pajak membayar uang tebusan, berupa tarif dikali harta bersih. Yakni harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta dan belum dilaporkan.

Adapun tarif tebusan atas harta yang ada di dalam negeri sebesar 2 persen untuk pelaporan yang dilakukan 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku. Kemudian, 3 persen untuk 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Lalu tarif tebusan atas deklarasi harta di luar negeri dan dana tidak dialihkan ke dalam negeri 4 persen untuk 3 bulan pertama, 6 persen tiga bulan kedua, dan 10 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

Sementara deklarasi harta yang direpatriasi ke dalam negeri, sebesar 2 persen untuk pelaporan yang dilakukan 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku. Kemudian, 3 persen untuk 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Dana yang akan dialihkan masuk ke dalam negeri jangka waktunya tiga tahun tetap berada di Indonesia.

Sementara itu setelah tidak berlakunya program TA ini maka sanksi akan berlaku sesuai ketentuan saat itu. Di mana bila ditemukan kemudian hari oleh DJP ada harta yang tidak dilaporkan maka akan terkena sanksi 200 persen.

a�?Bila WP tidak ikut TA, DJP bisa melakukan penyisiran karena DJP bisa dapatkan data dari hasil transaksi,a�? tandasnya. (nur/r3)

 

Komentar

Komentar