Ketik disini

Metropolis

Kadistamben Buka-Bukaan di Depan Dewan

Bagikan

MATARAM – Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB M Husni buka-bukaan terkait proyek sumur bor. Ia menceritakan kronologis dugaan intervensi yang diduga dilakukan dewan Muzihir di ruang sidang Komisi IV DPRD Provinsi, kemarin (15/9).

Husni mengaku, Muzihir datang ke kantor Distamben untuk mengintervensi proyek dari dana aspirasi dewan tersebut. Muzihir meminta proyek itu dilakukan tanpa lelang. a�?Dia (Muzihir) ketemu langsung dengan kabid untuk menyuruh proyek itu dilakukan petunjukan langsung (PL),a�? jelas Husni di depan anggota dewan.

Husni juga mengaku, pelaksanaan proyek yang berasal dari aspirasi lima anggota dewan tersebut dipegang oleh Muhizir. Atas dasar itu, Muhizir enggan melaksanakan proyek tersebut.

Setelah membeberkan dihadapan dewan, jawaban Husni agak lunak.

Menurut dia, apa yang dilakukan Muhizir kemungkinan memiliki cara lain dalam melaksanakan proyek tersebut. a�?Mungkin dia (Muzihir) punya cara yang berbeda sehingga ingin melakukan penunjukan langsung (PL),a�? jelasnya.

Ketika dipertegas kembali kata cara lain tersebut, Husni tak memberikan banyak komentar. a�?Saya gak tahu,a�? ujarnya.

Untuk diketahui, proyek sumur bor ini akan ditempatkan pada lima titik. Yakni, satu unit di Kelurahan Karang Pule, Sekarbela Kota Mataram dengan nilai proyek Rp 200 juta, satu unit di Dusun Bangket Bat, Desa Mangkung Lauk, Praya Lombok Tengah dengan nilai Rp150 juta, satu unit di Koka Tamor, Desa Empang Atas Kabupaten Sumbawa dengan proyek Rp 200 juta, satu unit di Ponpes Yatofa Bodak, Desa Montong Terep, Praya Lombok Tengah dengan nilai proyek Rp 200 juta, dan Lingkungan Pejeruk Kelurahan Dasan Agung Selaparang Kota Mataram dengan nilai proyek Rp 150 juta. Jadi totalnya Rp 900 juta.

Dengan demikian, Husni tak berani mengambil resiko dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jika proyek tersebut dilanjutkan kata Husni, tentu hal itu dapat menggiringnya ke penjara.

a�?Karena nilainya lebih dari 200 juta makanya saya tidak mau melakukan penunjukan langsung (PL),a�? ujarnya.

Sehingga, ia memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. a�?Saya sudah kembalikan uang itu ke BPKAD dan uang itu sudah masuk dalam APBD Perubahan,a�? terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Wahidin HM Noer mengatakan, langkahA� yang dilakukan Distamben sangat tepat. Karena, jika anggaran tersebut digabung menjadi satu harus ditender. a�?Harus ditender jika digabung menjadi satu,a�? tegasnya.

Wahidin menegaskan, Distamben sebagai mitra kerja harus tetap berkoordinasi. Agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari. a�?Sia-sia kan jadinya anggaran aspirasi untuk rakyat tidak terserap,a�? ungkapnya.

Terpisah, Muzihir mengatakan, dia datang ke Distamben NTB untuk mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut. Karena proyek tersebut tak kunjung terealisasi.

a�?Saya tidak pernah mengintervensi siapapun,a�? tegasnya.

Anggota Fraksi PPP ini meminta melakukan PL, karena anggaran tersebut berasal dari lima aspirasi dewan. Sehingga proyek tersebut tidak perlu dilakukan lelang. a�?Anggaran tersebut tidak semestinya digabung. Karena anggaran itu berasal dari lima aspirasi dewan,a�? tandasnya. (arl/r7)

MATARAM-Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB M Husni buka-bukaan terkait proyek sumur bor. Ia menceritakan kronologis dugaan intervensi yang diduga dilakukan dewan Muzihir di ruang sidang Komisi IV DPRD Provinsi, kemarin (15/9).

Husni mengaku, Muzihir datang ke kantor Distamben untuk mengintervensi proyek dari dana aspirasi dewan tersebut. Muzihir meminta proyek itu dilakukan tanpa lelang. a�?Dia (Muzihir) ketemu langsung dengan kabid untuk menyuruh proyek itu dilakukan petunjukan langsung (PL),a�? jelas Husni di depan anggota dewan.

Husni juga mengaku, pelaksanaan proyek yang berasal dari aspirasi lima anggota dewan tersebut dipegang oleh Muhizir. Atas dasar itu, Muhizir enggan melaksanakan proyek tersebut.

Setelah membeberkan dihadapan dewan, jawaban Husni agak lunak.

Menurut dia, apa yang dilakukan Muhizir kemungkinan memiliki cara lain dalam melaksanakan proyek tersebut. a�?Mungkin dia (Muzihir) punya cara yang berbeda sehingga ingin melakukan penunjukan langsung (PL),a�? jelasnya.

Ketika dipertegas kembali kata cara lain tersebut, Husni tak memberikan banyak komentar. a�?Saya gak tahu,a�? ujarnya.

Untuk diketahui, proyek sumur bor ini akan ditempatkan pada lima titik. Yakni, satu unit di Kelurahan Karang Pule, Sekarbela Kota Mataram dengan nilai proyek Rp 200 juta, satu unit di Dusun Bangket Bat, Desa Mangkung Lauk, Praya Lombok Tengah dengan nilai Rp150 juta, satu unit di Koka Tamor, Desa Empang Atas Kabupaten Sumbawa dengan proyek Rp 200 juta, satu unit di Ponpes Yatofa Bodak, Desa Montong Terep, Praya Lombok Tengah dengan nilai proyek Rp 200 juta, dan Lingkungan Pejeruk Kelurahan Dasan Agung Selaparang Kota Mataram dengan nilai proyek Rp 150 juta. Jadi totalnya Rp 900 juta.

Dengan demikian, Husni tak berani mengambil resiko dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jika proyek tersebut dilanjutkan kata Husni, tentu hal itu dapat menggiringnya ke penjara.

a�?Karena nilainya lebih dari 200 juta makanya saya tidak mau melakukan penunjukan langsung (PL),a�? ujarnya.

Sehingga, ia memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. a�?Saya sudah kembalikan uang itu ke BPKAD dan uang itu sudah masuk dalam APBD Perubahan,a�? terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Wahidin HM Noer mengatakan, langkahA� yang dilakukan Distamben sangat tepat. Karena, jika anggaran tersebut digabung menjadi satu harus ditender. a�?Harus ditender jika digabung menjadi satu,a�? tegasnya.

Wahidin menegaskan, Distamben sebagai mitra kerja harus tetap berkoordinasi. Agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari. a�?Sia-sia kan jadinya anggaran aspirasi untuk rakyat tidak terserap,a�? ungkapnya.

Terpisah, Muzihir mengatakan, dia datang ke Distamben NTB untuk mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut. Karena proyek tersebut tak kunjung terealisasi.

a�?Saya tidak pernah mengintervensi siapapun,a�? tegasnya.

Anggota Fraksi PPP ini meminta melakukan PL, karena anggaran tersebut berasal dari lima aspirasi dewan. Sehingga proyek tersebut tidak perlu dilakukan lelang. a�?Anggaran tersebut tidak semestinya digabung. Karena anggaran itu berasal dari lima aspirasi dewan,a�? tandasnya. (arl/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys