Ketik disini

Bima - Dompu

Provinsi Harus Turun Tangan Selesaikan Sengketa

Bagikan

DOMPU – Warga Desa Mangge Na’e Kecamatan Dompu terlibat bentrok dengan warga Desa Mada Wau Kecamatan Madapangga akibat sengketa lahan di perbatasan Bima dan Dompu, Rabu (13/9) lalu. Pasca bentrokan itu, Kapolsek Dompu IPDA Rusdi memastikan keadaan sudah kondusif.

Dikonfirmasi Radar Dompu (Lombok Post Group) kemarin, Rusdi mengakui suasana sempat memanas saat kejadian Rabu itu. Bahkan tembakan peringatan dilakukan untuk melerai kedua kubu yang terlibat bentrok. “Kedua kubu warga itu sempat saling kejar-kejaran saat kejadian. Tapi hari ini (kemarin red) sudah kondusif,” ungkapnya.

Dia juga memastikan tidak akan terjadi aksi lanjutan. Mengingat kedua kubu sudah menyepakati untuk menunggu kejelasan status lahan yang disengketakan tersebut.

“Di kawasan itu juga sudah tidak ada aktivitas. Karena sudah disepakati menunggu keputusan tentang status kawasan itu,” ujarnya.Kaitan dengan sengketa kawasan itu, Rusdi menyayangkan lambannya kinerja pihak terkait. Padahal kejelasan status So (kawasan,red) Doro Kalate Roso itu sudah dipermasalahkan sejak beberapa tahun lalu.

A�”Pihak terkait seharusnya bergerak cepat untuk memperjelas status kawasan itu. Mengingat akan menjadi pemicu konflik. Apalagi ini menyangkut wilayah dua kabupaten,” sesalnya.

Rusdi juga mengaku akan terus memantau aktivitas di kawasan itu sambil menunggu adanya keputusan tentang kepemilikannya dari provinsi. Sehingga tidak lagi menimbulkan konflik lanjutan.

Sementara itu pada Selasa (13/9) Muspika Kecamatan Dompu dan Kecamatan Madapangga bertemu di lokasi yang disengketakan. Disepakati lahan yang disengketakan itu sementara tidak digarap oleh dua pihak.

Kabag Tata Pemerintah Setda Kabupaten Dompu Mustakim Ali mengatakan, sengketa lahan ini akan segera diselesaikan. Karena akanA� terus jadi masalah bagi warga dua desa. “Kita akan sama-sama membuka kembali peta, sebagai rujukan atas sengketa tersebut,” katanya.

Dia mengimbau, warga Desa Manggena’e maupun Madawau tidak melakukan aktivitas pada lahan tersebut.

“Hentikan dulu aktivitas pada lahan tersebut, sebelum ada kejelasan. Lahan itu masuk wilayah Bima atu Dompu,” terangnya.

Sementara Kepala Desa Madawau Anwar mengklaim lahan tersebut masuk wilayah Kabupaten Bima. Karena warga rata-rata telah memiliki SPPT atas lahan tersebut. “Kita siap tunjukkan surat-surat atas lahan tersebut,” ujarnya.Selain itu, kata dia, pemerintah Desa MadawauA� telah membuka jalan tani di atas lahan itu dengan anggaran desa.

Pertemuan antara dua pihak itu terjadi karena sebelumnya warga Dusun Karaku Desa Manggena’e menyerang warga Madawau. Penyerangan dilakukan karena melihat warga Madawau melakukan aktivitas pada lahan tersebut. (sya/fir/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka