Ketik disini

Headline Metropolis

Banggar Beri Rapor Merah RAPBD Perubahan 2016

Bagikan

MATARAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB memberi banyak catatan merah kepada Pemprov NTB dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016. Rapor merah ini mulai dari lambannya penyampaian dokumen anggaran hingga belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.

Anggota Banggar DPRD NTB Humaidi yang membacakan pandangan dewan menyampaikan, pengajuan RAPBD belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena penyampaian dokumen mulai dari KUA-PPAS hingga RAPBD Perubahan sudah sangat terlambat. a�?Dalam kurung tidak tepat waktu,a�? tegasnya.

Dalam kebijakan pendapatan, Banggar menilai upaya eksekutif belum optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terutama pendapatan pajak daerah yang hanya bisa dipungut 60 persen dari potensi yang ada. Retribusi daerah hanya bergantung pada sumber yang sudah ada.

Sedangkan beberapa sumber retribusi yang potensial belum dikelola secara baik. Termasuk sumber penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga belum optimal.

Dalam kebijakan belanja, Banggar menilai masih terdapat kelemahan dalam perencanaan program dan penganggaran. Baik yang menyangkut administrasi, alokasi dan efesiensi anggaran. Misalnya, ada program kegiatan di beberapa SKPD yang dikurangi, sementara SKPD lain tidak melakukan pengurangan.

a�?Program yang sudah disepakati bersama tidak boleh diubah sendiri oleh TAPD tanpa persetujuan pimpinan Banggar dan Komisi,a�? imbuhnya.

Banggar juga menyesalkan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang disebabkan laporan fiskal dari Pemprov NTB yang tidak akurat. Seharusnya hal ini bis diatasi dengan berupaya memberikan penjelasan kepada pemerintah pusat agar tidak dipangkas.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB HM Amin dalam penyampaian nota keuangan menjelaskan, seluruh program dalam rancangan perubahan APBD tahun 2016 ini mengacu pada perubahan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Diantaranya, untuk perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas generasi emas, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Amin menyebutkan, jumlah APBD NTB sebelum perubahan sebesar Rp 3,6 triliun. Dalam rancangan perubahan APBD 2016 bertambah menjadi Rp 3,9 triliun. Terdapat peningkatan sebesar Rp 360,7 miliar yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dijabarkannya, pendapatan daerah sebelum perubahan APBD sebesar Rp 3,57 triliun, bertambah sebesar Rp 193,34 miliar sehingga menjadi Rp 3,76 triliun. Kenaikan pendapatan ini disebabkan penambahan PAD sebesar Rp 34,46 miliar dan dana perimbangan sebesar Rp 765,63 miliar.

Untuk penerimaan PAD, Amin menjabarkan, sebelum APBD Perubahan sebesar Rp 1,38 triliun. Ini bertambah sebesar Rp 34,46 miliar sehingga menjadi Rp 1,41 triliun. Peningkatan penerimaan ini bersumber dari peningkatan target pajak daerah dari Rp 1,01 triliun menjadi Rp 1,03 triliun. Peningkatan ini disebabkan karena potensi pajak kendaraan bermotor yang naik setiap tahun dan semakin meningkatnya pelayanan di kantor bersama Samsat.

Selain itu ada retribusi daerah, target penerimaan retribusi daerah naik dari Rp 27,2 miliar menjadi Rp 29,89 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi jasa pelayanan kesehatan.

Selain itu juga sumber penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target penerimaan dari sektor ini bertambah dari Rp 114,50 miliar menjadi Rp 126,96 miliar. Peningkatan ini berasal dari dividen dan piutang PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT. BPR NTB.

Sementara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang dari Rp 227,66 miliar menjadi Rp 224,57 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penyesuaian beberapa target pendapatan seperti rekening deposito pada PT. Bank NTB, kerugian uang daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian reimburst, lain-lain penerimaan dan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD).

Dana perimbangan bertambah dari Rp 1,56 triliun menjadi Rp 2,33 triliun lebih. Peningkatan penerimaan ini bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 245,95 miliar. Dana alokasi umum berkurang sebesar Rp 161,89 miliar, dari Rp 1,11 triliun menjadi Rp 955,79 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan tentang penundaan penyaluran DAU.

Dana alokasi khusus dianggarkan Rp 1,12 triliun. Peningkatan ini disebabkan adanya pergeseran rekening pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik untuk bantuan operasional sekolah (BOS) yang semula dianggarkan pada rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara untuk belanja daerah, Amin menjabarkan, dalam APBDP 2016, belanja naik dari Rp 3,57 triliun menjadi Rp 3,95 triliun. Salah satu penyebab bertambahnya belanja daerah tersebut adalah diberikannya kewenangan pemerintah provinsi menyalurkan dana BOS untuk pendidikan menengah yang sebelumnya dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun rincian belanja daerah adalah belanja tidak langsung bertambah dari Rp 1,94 triliun menjadi Rp 2,15 triliun. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 626,81 miliar, belanja hibah sebesar Rp 980,30 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp 35,10 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp 484,57 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp 19,02 miliar. Belanja tidak terduga sebesar Rp 5 miliar.

Belanja langsung bertambah dari Rp 1,62 triliun menjadi Rp 1,79 triliun. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 139,96, belanja barang dan jasa sebesar Rp 938,56 miliar, dan belanja modal sebesar Rp 720,89 miliar.

Dengan total anggaran pendapatan Rp 3,76 triliun dan belanja Rp 3,95 triliun, maka RAPBD Perubahan 2016 defisit anggaran sebesar Rp 180,37 miliar. Tapi kekurangan ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp 180,37 miliar.

a�?Sehingga postur RAPBDP dalam posisi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol,a�? jelasnya.

Pembahasan APBDP ini akan dilanjutkan dengan pembahasan di tingat komisi DPRD NTB. Rencananya, Rabu mendatang rapat paripurna akan kembali digelar untuk mendengar pandangan fraksi-fraksi. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka