Ketik disini

Bima - Dompu

Koperasi dan UMKM Dipisah

Bagikan

KOTA BIMA – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Hj Putu Selly Andayani berkunjung ke Pemerintah Kota Bima, kemarin. Kunjungan tersebut diterima Wakil Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin.

Pada pertemuan di ruang kerja wakil wali kota itu, banyak hal yang dibahas. Diantarnya soal pembentukan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bima.

“Usul saya agar dibuat Dinas Koperasi dan UMKM dengan tipe B,” kata Selly pada HA Rahman, kemarin(19/9).

Dalam dinas ini lanjutnya, dibuat tiga bidang yaitu koperasi, usaha mikro kecil dan menengan (UMKM), plus bidang pengawasan. Dimana bidang ini nantinya akan mengawasi koperasi dan UMKM.

Pembentukan ini lanjutnya bisa segera dilakukan. Sebab Pemerintah Kota Bima belum menetapkan pembentukan SKPD baru sesuai PP 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.

“Mumpung belum diketuk, bentuk saja dulu,” tegasnya.

Menurut dia, pembentukan ini sangat penting dalam rangka memudahkan koordinasi. Sebab dari pusat hingga provinsi koperasi dan UMKM sudah berdiri sendiri. Bahkan Kota Mataram juga sudah melakukan hal tersebut.

Kemudian pemisahan ini, lanjutnya, agar SKPD lebih fokus dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. Serta memudahkan dalam memberikan bantuan pada warga.

“Kalau masih digabung sama perindustrian dan pergangan kerjanya ribet. Sebab beda bidang kooridinasi,” kata istri Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat ini.

Disisi lain, Selly mengatakan peningkatan koperasi dan UMKM ini sangat penting. Dua bidang ini sangat membantu negara keluar dari krisis moneter. Sebab mereka mampu menciptakan peluang usaha yang menarik pemasukan dari luar.

Kepala Diskoperindag Kota Bima Kaharuddin menambahkan, sudah mengajukan telah staf terkait pembentukan SKPD baru. Hanya saja hal tersebut tidak mendapat respon.

“Hasil rapat, Diskoperindag tidak dipecah. Tetap seperti sedia kala,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin akan memanggil Bagian Opa Setda Kota Bima guna membahas pemecahan Diskoperindag.

“Sebelum diketuk saya akan usulkan ini ke Wali Kota Bima supaya bisa ditindak lanjuti,” katanya.

Menurut HA Rahman, pemisahan bidang koperasi dan UMKM ini sangat bagus. Sebab akan lebih fokus dalam mengembangkan koperasi dan UMKM.

Menurut dia, dinas ini nantinya akan menjadi pengawas dalam memberantas bank subuh (rentenir). Karena di dalamnya ada bidang pengawasan.

“Lintah darat ini memang menjadi momok bagi warga.Jadi menurut saya pembentukan ini harus dilakukan,” pungkasnya. (nk/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka