Ketik disini

Tanjung

Pemprov Diminta Serius Tangani Tiga Gili

Bagikan

TANJUNG – Sebagai kawasan strategis provinsi (KSP), Gili Trawangan, Air, dan Meno seharusnya menjadi perhatian Pemprov NTB. Keluhan ini diungkapkan Camat Pemenang Fahri, kemarin (19/9). ”Gili Trawangan ini kan KSP tetapi sampai sekarang masih banyak permasalahan yang belum tuntas,” ujarnya.

Dijelaskan, permasalahan yang belum tuntas tersebut seperti tanah provinsi yang ada di Gili Trawangan seluas 100 hektare. Pengelolaan lahan itu diberikan HGU kepada PT GTI seluas 65 hektare, PT WAH 25 hektare, dan dibagikan kepada masyarakat untuk dikelola seluas 10 hektare. ”Ada 145 orang yang diberikan HGB di tanah 10 hektare itu. Yang jadi masalah terutama tanah PT. GTI,” tegasnya.

Menurut Fahri, dari luas lahan PT. GTI yang ada sekarang tinggal 10 persen. Karena sudah ditempati masyarakat yang tidak memiliki izin. Sehingga ketika daerah ingin mengambil retribusi dari lahan yang ditempati tidak bisa dilakukan. ”Ini yang jadi persoalan. Kita terkenal sebagai daerah wisata, tapi hasil yang diperoleh dari sana sangat minim. Ini karena kurang ketegasan sejak dulu,” tandasnya.

Bahkan Fahri mengklaim saat ini lahan tersebut sudah ditempati sekitar 600 kepala keluarga. ”Mohon bagaimana usaha pemprov untuk menuntaskan persoalan ini. Dengan begitu pemprov dan Pemkab Lombok Utara bisa mendapatkan hasil dari sana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan, tanpa surat-surat resmi tentu warga yang membangun usaha tidak bisa mengurus izin. Karena mereka tidak punya ada alas hak. Akibatnya retribusi ke daerah juga tidak ada. ”Sekarang saja tanah-tanah yang 10 hektare yang dibagikan itu hanya beberapa orang pemilik asli yang masih eksis. Lainnya sudah pindah tangan tanpa proses yang jelas. Ini ketegasan provinsi seperti apa,” katanya.

Fahri juga mengungkapkan, pihaknya pernah meminjam tanah PT. GTI untuk tanah pengolahan sampah. Tetapi pemprov tidak bisa memberikan kepastian karena tanah tersebut diberikan kepada PT. GTI hingga 2070.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur M. Nasir mengatakan. penertiban pernah dilakukan pada 1992 dengan melibatkan semua unsur. Akan tetapi tidak berhasil. ”Sekarang pemprov sudah membuat tim penertiban aset termasuk pemkab Lombok Utara di dalamnya. Tetapi pemprov tidak akan mengambil langkah langsung mengusir masyarakat di lahan PT. GTI itu. Perlu upaya kemanusiaan terlebih dulu,” ungkapnya.

Ditambahkan, apa yang disampaikan Camat Pemenang memang benar. Lahan di Gili Trawangan memang sudah sering berpindah tangan tanpa proses yang jelas. Sehingga Pemkab Lombok Utara tidak bisa mendapatkan pemasukan retribusi dari penerbitan perizinan. ”Hal ini kan salah satu sumber PAD Lombok Utara. Apalagi sektor pariwisata mendominasi PAD Lombok Utara,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka