Ketik disini

Headline Selong

Mau Naik Gaji, Kerja Dewan Lotim Apa?

Bagikan

SELONGA�– Wacana kenaikan gaji DPRD Lombok Timur (Lotim)A� dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya dari akademisi Universitas Gunung Rinjani (UGR), Mukhtar Halidi. Dosen Fakultas Hukum ini menilai wacana kenaikan gaji dewan Lotim tidak memilki dasar hukum yang jelas sehingga patut dipertanyakan.

a�?Kinerja mereka selama ini nggak ada. Pengen naik gaji kerja dewan Lotim ini apa?,a�? tanya dia kemarin (20/9).

Ia menilai di saat negara ingin berhemat, kenaikan gaji dewan malah akan menjadi beban negara. Apalagi, dengan melihat kinerja dewan saat ini, ia merasa wacana kenaikan gaji dewan oleh Bupati A�tidak berdasar. Menurutnya saat ini sejumlah anggota dewan ada yang hanya datang ke kantor dewan, duduk lalu pulang.

a�?Meskipun bupati ingin menaikkan gaji dewan, itu ada prosesnya. Itu harus mendapat persetujuan dari pusat dulu. Tidak bisa A�asal dinaikkan begitu saja, harus ada dasar hukum yang jelas,a�? kata dia.

Ia menilai kenaikan gaji dewan A�untuk mencegah mereka korupsi bukanlah alasan yang tepat. Buktinya, banyak anggota dewan yang jumlah kekayaannya melimpah dengan gaji yang fantastis masih tetap melakukan tindak korupsi.

a�?Kalau mereka berbicara untung rugi, jangan jadi dewan. Lebih baik jadi pengusaha. Kalau sudah berbicara untung rugi, dewan ini tidak berbicara perbaikan,a�? sambungnya.

Terpisah Ketua DPRD Lombok Timur Khaerul Rizal menjelaskan kenaikan gaji dewan sudah ditandatangani oleh presiden. Kemungkinan besar kenaikan gaji tersebut sudah bisa dinikmati anggota dewan tahun 2017 mendatang.

a�?Setahu saya sudah ditandatangani presiden. Terlepas bagaimana dasar hukumnya, saya rasa itu tidak akan membebani daerah. Karena pasti ada tambahan dana dari pusat untuk kenaikan gaji dewan di daerah ini,a�? jelasnya.

Keaikan gaji dewan di kabupaten A�menurutnya A�sangat penting. Karena selama ini masyarakat bersentuhan langsung dengan para wakil rakyat tersebut.

a�?Tidak mungkin kan kalau masyarakat butuh apa-apa mereka minta di dewan Provinsi. Mereka pasti datangnya ke anggota dewan di Kabupaten. Dan masyarakat tahunya dewan itu pasti punya uang,a�? bebernya.

Padahal, saat ini dijelaskannya gaji dewan yang diterima setiap bulannya habis untuk menyetor pinjaman di Bank biaya mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Karena biaya yang dikeluarkan saat mencalonkan diri sangat tinggi. Minimal dewan dikatakan menyiapkan modal Rp 400-500 juta untuk mencalonkan diri. a�?Gaji dewan itu habis untuk mencicil pinjaman di Bank. Coba saja cek di Bank NTB atau NTB Syariah,a�? kata dia.

Sehingga kenaikan gaji dewan ini dikatakan Khaerul Rizal akan berdampak juga nantinya terhadap kinerja dewan sebagai upaya membantu masyarakat. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka