Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Gak Mau Di-PHP

Bagikan

MATARAMA�– Penundaan dana alokasi umum (DAU) tahun 2016 sempat membuat Pemprov NTB kelimpungan. Namun, saat laporan ke pemerintah pusat, Pemprov NTB mengaku tidak ada masalah dengan penundaan tersebut. Hal ini disampaikan pemprov saat video conference A�Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin (20/9).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Suparan mengatakan, penundaan DAU sebesar Rp 161,89 miliar tidak membuat NTB kewalahan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahkan sudah menuntaskan rasionalisasi pengurangan DAU dengan tidak memangkas belanja publik.

a�?Tapi yang dipangkas adalah belanja gedung kantor, perjalanan dinas dan pembelian mobil dinas, itu kita tunda,a�? katanya.

Terkait DAU yang ditunda karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 Tahun 2016, Pemprov NTB menganggap hal itu bukan penundaan. Akan tetapi pemangkasan. Sebab pemprov tidak ingin diberikan harapan palsu (PHP) oleh pusat yang berencana mengembalikan di akhir tahun. a�?Kita sepakat tidak ada pasal PHP,a�? sindirnya.

Artinya, bila pemerintah pusat tidak mengembalikan, daerah tidak akan menuntut. Sebab ia memahami kondisi fiskal negara saat ini sedang tidak bagus. Di sisi lain, dalam RAPBD Perubahan 2016 juga direncanakan ada penambahan pendapatan sebesar Rp 190 miliar sehingga bisa menutupi kekurangan DAU tersebut.

a�?Tapi jika dicairkan kami minta ada pemberitahuan secara resmi bahwa dana itu sudah diberikan,a�? harapnya.

Untuk anggaran perubahan, saat ini sudah masuk dalam pembahasan di tingkat dewan. TAPD menargetkan, tanggal 29 September APBDP sudah disahkan. Bersamaan dengan itu, persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) juga sudah dimasukkan dan akan segera dibahas bersama dewan. Perubahan OPD ini akan menjadi dasar untuk menyusun APBD murni 2017. a�?Kita menargetkan November APBD murni sudah disahkan,a�? katanya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Achmad Bakir Al Afis Haq menyarankan agar pembahasan OPD dan KUA-PPAS APBD 2017 tidak menunggu pembahasan APBD Perubahan. Sebab jika diselesaikan satu per satu maka tidak akan cukup waktunya.

a�?Saya hanya bisa berdoa saja mudahan bisa ditetapkan November,a�? katanya.

Terhadap penundaan DAU, pemerintah pusat akan tetap memberikan ke daerah. Pemprov NTB diminta tidak memasukkannya ke dalam sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2016. Sebab pusat tetap berkomitmen untuk memberikannya. (ili/r7)

Komentar

Komentar