Ketik disini

Metropolis

Ribuan Honorer Terancam Nganggur

Bagikan

MATARAMA�– Ribuan honorer di NTB terancam jadi pengangguran. Sebab mereka tidak masuk dalam data Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB H Abdul Hakim menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka-BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi, di dalamnya diatur syarat pegawai yang akan dilimpahkan ke provinsi. Diantaranya harus berstatus sebagai PNS, pegawai negeri tersebut punya sejarah pengangkatan. Misalnya, guru atau pegawai kependidikan di sekolah tersebut, maka tidak bisa seenaknya memasukkan nama orang lain.

Demikian juga jika di Dinas Pertanian menjadi penyuluhan, maka yang ditempatkan harus penyuluh, bukan pegawai lain. Jika itu dilakukan, maka saat dimasukkan ke dalam sistem komputer, nama pegawai tersebut otomatis akan ditolak dan dikeluarkan. a�?Kalau non PNS tidak boleh dia,a�? katanya.

Mulai tahun 2017, sekolah tingkat SMA/SMK akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan amaUndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekolah, guru dan tenaga teknis akan menjadi tanggung jawab provinsi.

Menurutnya, Pemprov NTB tidak bisa menerima pelimpahan pegawai honorer. Sebab yang diatur dalam sistem adalah mereka yang berstatus PNS. Adapun pegawai honorer, semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Mereka selama ini digaji dari APBD masing-masing daerah. Ketika sekarang honorer ini tidak ditarik menjadi pegawai provinsi, maka pemda kabupaten/kotalah harus bertanggungjawab. Apakah mereka akan ditarik dan ditugaskan pada dinas lain. Sebab Pemprov NTB tidak berani menggaji ribuan honorer tersebut. a�?Kita tidak bisa, sebab kita hanya bicara tentang pegawai yang PNS, kalau yang honor itu urusan kabupaten,a�? katanya.

Ketika nanti ada gejolak, menurutnya kabupaten/kota tidak bisa menyalahkan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Sebab sejak lama sudah ada peringatan dan larangan mengangkat pegawai honor. BKD NTB pun mengaku tidak memiliki data tentang pegawai honorer di daerah saat ini. a�?Jangan limpahkan permasalahan ke provinsi atau nasional, kan sudah ada rambu-rambu dari pusat, jangan!a�? katanya.

Hakim menyebutkan, jumlah pegawai yang masuk dalam data P3D sebanyak 9.000 orang lebih pegawai. Sebagian besar adalah guru dan tenaga kependidikan sekitar 5.600 orang. Selain guru, pegawai lain yang akan diambil dari kabupaten ke provinsi adalah tenaga penyuluh perikanan dan kelautan, penyuluh peternakan, penyuluh pertanian, dan penyuluh kehutanan. Selain iu juga pegawai tera timbangan yang akan diambil pemerintah pusat.

Ia menambahkan, verifikasi terakhir data P3D akan dilakukan Jumat (23/9) mendatang. Dalam pertemuan ini, pihaknya akan mengundang semua kepala BKD kabupaten/kota se-NTB.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB HM Suruji menjelaskan, struktur organisasi sudah disesuaikan dengan petunjuk terbaru, Surat Edaran Kemendikbud Nomor 6 tentang Arahan Struktur Organisasi tanggal 18 Agustus 2016.

Ia menyebutkan, jumlah SMA dan SMK yang akan dikelola sebanyak 400 sekolah. Jika ditambah Madrasah Aliyah (MA) menjadi 700 sekolah lebih. Meski MA tidak masuk, namun akan tetap menjadi perhatian Pemprov NTB. Sementara jumlah tenaga guru dan pegawai dari SMA-SMK sekitar tujuh ribuan orang.

Sebagai persiapan, Dikpora NTB juga akan membuka delapan kantor cabang di setiap kabupaten/kota. Hanya saja untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat akan digabung menjadi satu. Kabupaten dan Kota Bima juga digabung menjadi satu. Sementara untuk wilayah Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU, Kabupaten Sumbawa dan KSB akan dibuka masing-masing satu kantor cabang. Tujuannya agar Pemprov NTB mudah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua SMA di NTB. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka