Ketik disini

Metropolis

Rp 57 M Kerugian Negara Belum Kembali

Bagikan

MATARAMA�– Jumlah kerugian negara yang belum dikembalikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB hingga saat ini sedikitnya Rp 57 miliar. Angka ini didapatkan dari sisa temuan kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB dan Inspektorat NTB.

Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim menjelaskan, temuan BPK menunjukkan jumlah kerugian negara sejak semester dua tahun 2012 hingga semester satu 2016 sedikitnya Rp 92 miliar. Sementara sudah dikembalikan Rp 72 miliar. Berarti masih ada sisa Rp 20,4 miliar. Total temuan BPK sebanyak 548 dengan rekomendasi 1.309.

a�?Satu temuan rekomendasinya bisa lebih dari satu,a�? katanya.

Sementara itu, kerugian negara yang ditemukan Inspektorat NTB dari tahun 2012 hingga 2016 sebesar Rp 65,7 miliar. Yang sudah dikembalikan Rp 29 miliar. Yang berarti tersisa Rp 36,7 miliar. Jumlah temuan sebanyak 941 dengan 1.945 rekomendasi.

Ibnu menjelaskan, kerugian negara ini disebabkan beberapa hal. Di antaranya kesalahan-kesalahan administrasi dalam eksekusi anggaran dan pengerjaan proyek. Juga disebabkan perbedaan harga belanja barang dan jasa di pasar dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, ada kerugian negara yang disebabkan kontraktor yang terlambat melakukan pengerjaan proyek, sehingga harus dikenakan denda. Kelebihan pembayaran dalam belanja SKPD sehingga harus dikembalikan ke kas daerah. a�?Yang membuat kerugian negara menjadi besar adalah kontraktor yang terlambat, spek pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan sebagainya,a�? jelas mantan Kasat Pol PP NTB ini.

Ia menyebutkan salah satu temuan BPK adalah tidak dibayarnya dana bergulir penempatan TKI ke luar negeri pada PT Bank Perkreditan Syariah Beramal sebesar Rp 1,184 miliar. Namun saat ini sudah ada pengembalian sebesar Rp 992 juta, sehingga sisanya Rp 191 juta belum dikembalikan.

Dalam upaya meningkatkan kulitas pengembalian kerugian negara tersebut, Inspektorat sudah melakukan beberapa langkah. Di antaranya penagihan melalui Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi NTB yang diketuai Sekretaris Daerah NTB H Rosiadi Sayuti.

Selain itu, bersama Badan Kepegawaian Daerah, pihaknya melakukan penagihan terhadap Aparatur Sipil Negara yang terkait. Bila mereka tidak mau mengembalikan maka hal ini akan menjadi catatan pimpinan. Untuk kerugian negara yang ada pada pihak ketiga, dilakukan penagihan dengan batas waktu. a�?Kita upayakan selesai tahun ini. Kalau tidak mau mengembalikan kita serahkan ke Kejaksaan selaku lawyer negara,a�? tegasnya.

Sedangkan kerugian negara pada ASN yang sudah meninggal atau pada kontraktor yang sudah menghilang. Maka inspektorat bisa mengusulkan kepada BPK untuk dilakukan penghapusan kerugian negara.

Ibnu menyebutkan, data terakhir menunjukkan sudah ada Rp 778 juta pengembalian kerugian negara yang sudah masuk dari beberapa sumber kerugian. Tapi saat ini belum bisa dinyatakan sebagai pengembalian yang sah. Sebab harus dibuatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pembebanan kerugian negara terlebih dahulu baru bisa masuk ke kas daerah. a�?Ini nanti akan mengurangi sisa kerugian negara tadi,a�? terangnya.

Ia berharap pihak terkait, termasuk kontraktor segera mengembalikan kerugian negara tersebut. Menurutnya, temuan ini bukan pidana tapi hanya kesalahan administrasi yang bisa diselesaikan di internal. Tapi akan menjadi tindak pindana bila yang bersangkutan tidak mau mengembalikannya ke kas daerah.A� (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka