Ketik disini

Metropolis

Defisit Air Baku 2 Miliar Kubik

Bagikan

MATARAMA�– Terhitung sejak 2015, NTB sebetulnya sudah krisis air. Sejak itu, daerah ini defisit kebutuhan air baku hingga dua miliar kubik setahun. Tanpa penanganan serius, maka bahaya laten krisis air setiap saat mengancam NTB. Antara lain kemiskinan dan terancamnya sektor unggulan NTB.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTB H Suharto memaparkan hal itu saat menyampaikan pemandangan fraksi di Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (21/9). Dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar lima juta jiwa tahun 2020, maka kebutuhan air untuk semua sektor semakin meningkat dan kompetitif.

Sedangkan kemampuan hutan di Pulau Lombok dan Sumbawa semakin menurun. Ia menyebutkan, luas hutan efektif yang masih menyimpan air hanya sekitar 15 persen dari 600 ribu hektar luas hutan. Sementara 85 persen lahan hutan saat ini sudah mengalami alih fungsi karena permukiman, perluasan lahan sawah dan perambahan vegetasi hutan.

Tiga sektor yang menjadi fokus NTB yakni pertanian, peternakan dan pariwisata sangat banyak membutuhkan air. Sekitar delapan miliar meter kubik per tahun. Air ini kata Suharto dibutuhkan untuk areal pertanian, perkebunan, pakan ternak, air minum, air bersih hotel dan air bersih permukiman secara berkelanjutan.

Sementara saat ini, prasarana sumber daya air NTB hanya mampu menyediakan air multi sektoral sekitar enam miliar meter kubik per tahun. A�a�?Ini artinya NTB sudah memasuki fase krisis air baku sekitar 2 miliar meter kubik per tahun sejak 2015,a�? ungkapnya.

Meski menghadapi situasi sulit, namun pola pikir birokrat pengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-NTB, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara mengalami stagnansi. Sangat minim inovasi dalam upaya pengentasan kekurangan air baku di NTB. Hal ini mengakibatkan hampir 1,2 juta jiwa penduduk NTB krisis air untuk pertanian dan air bersih setiap tahun.

a�?Isu negatif terhadap krisis air tidak bisa kita pungkiri dan belum ada solusi yang permanen,a�? katanya.

Ia mengungkapkan, 852 ribu jiwa penduduk miskin berada di kawasan krisis air seluas 500 ribu hektar. Tersebar di selatan dan utara Pulau Lombok, juga bagian utara dan timur Pulau Sumbawa. Kemiskinan di kawasan ini tidak mungkin terentaskan bila tidak ada roda perekonomian yang berjalan dengan baik. Bahkan lahan cenderung ditinggalkan dan dijual kepada para investor karena keterbatasan akses air baku berupa air bersih dan air untuk lahan pertanian maupun peternakan.

Lebih lanjut Suharto merinci, terdapat 365 desa kekurangan air bersih untuk kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) dan air minum ternak. Untuk membeli air bersih saja mereka membutuhkan biaya Rp 350 ribu per tangki atau 3.500 per jerigen. Sehingga total pengeluaran tambahan Rp 100 miliar per tahun, sedangkan bantuan darurat kekeringan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB hanya Rp 6 miliar per tahun.

Intensitas tanam kawasan rawan air hanya 100 persen per tahun dengan luas 430 ribu hektare. Saat musim hujan saja dengan komuditas padi atau jagung penghasilan bersih masyarakat sekitar Rp 5 juta per hektar per tahun. Di sisi lain NTB mendapat perluasan areal sawah baru dari Kementerian Pertanian sejak 2012-2016 seluas 400 hektare.

a�?Tapi sawah ini belum memiliki sumber air dan prasarana sumber air sehingga cenderung belum optimal berproduksi,a�? katanya.

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Ini juga mengungkapkan, terjadi alih fungsi lahan irigasi teknis dalam 10 tahun terakhir. Antara lain daerah Irigasi Pengga 300 hektare di Gerung Lombok Barat, Irigasi Surabaya 700 hektare untuk Bandara Internasional Lombok.

Daerah Irigasi Pelaparado seluas 200 hektare untuk Kebupaten Bima, hilir daerah Irigasi Batubulan 200 juga tidak mendapat air irigasi, sedangkan Kota Mataram lebih dari lima ribu hektare sawah irigasi teknis telah menjadi permukiman.

Sementara lokasi pembangunan bendungan baru seperti Bendungan Pandaduri, Bendungan Tanju Mila, Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Mujur hanya meningkatkan intensitas tanam irigasi eksisting menjadi 200 persen padi-palawija. Tapi tidak menambah luas area irigasi.

Isu air bersih yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak kata dia, harus segera ditangani secara baik dan serius dengan membuat program terpadu. (ili/r8)

Komentar

Komentar