Ketik disini

Metropolis

Jumlah SKPD Bakal Berkurang

Bagikan

MATARAM – Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB akan berkurang, dari 52 menjadi 48 SKPD. Perubahan ini akan diajukan ke DPRD NTB untuk disahkan dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Yusron Hadi menjelaskan, setelah dilakukan skoring, maka akan ada beberapa SKPD yang dihapus dan digabung ke dalam dinas lain. Akan tetapi juga ada dinas baru yang akan terbentuk. Perubahan 52 menjadi 48 SKPD ini belum termasuk asisten dan staf ahli gubernur NTB sebanyak lima orang.

Dalam rancangan OPD yang baru, beberapa dinas yang akan dihapus diantaranya Dinas Perkebunan akan digabung dengan Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan akan digabung ke dalam Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga akan ada Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) dan Biro Kerja Sama yang akan dihapus dan digabung dengan instansi lain yang memiliki kedekatan fungsi.

Meski demikian, ada badan baru yang akan dibentuk sepertiA� Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perumahan, dan beberapa dinas lainnya. a�?Target Oktober harus sudah jadi (ditetapkan),a�?A� katanya.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Tri Budi Prayitno mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan draf Raperda OPD ke DPRD NTB per 15 September lalu. Selanjutnya akan masuk dalam pembahasan di dewan. Rancangan organisasi perangkat daerah ini baru bisa ditetapkan melalui rapat paripurna dewan.

a�?Sudah kita serahkan,a�? katanya.

Ditargetkan, perubahan perangkat daerah harus sudah tuntas sebelum rancangan KUA-PPAS RAPBD 2017 mulai dibahas. Perangkat daerah yang baru akan menjadi dasar pembahasan rancangan anggaran belanja pemerintah.

Sekretaris DPRD NTB Mahdi mengaku sudah menerima pengajuan draf Raperda OPD tersebut. Untuk selanjutnya akan diserahkan ke pimpinan dewan untuk dilakukan pembahasan. a�?Sudah kami terima,a�? katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB H Mahali Fikri mengaku, jika draf raperda sudah diterima tentu akan dibahas oleh dewan. Rencananya, Raperda OPD akan dibahas pekan ini, setelah APPBD Perubahan selesai.

a�?Saya tidak tahu (apakah sudah diserahkan) tetapi DPRD belum menerima itu,a�? katanya.

Dewan tentu akan mengkaji alasan pemerintah mengurangi jumlah SKPD. Ia yakin semua itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. a�?Gemuk dan kurus itukan sama-sama punya kelebihan masing-masing,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka