Ketik disini

Metropolis

Dewan Desak Buat Pansus Bank NTB

Bagikan

MATARAMA�– Rapat Paripurna lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016 berlangsung alot. Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi ini dihujani interupsi. Bahkan, Wakil Ketua DPRD NTB H. Mahali Fikri yang memimpin rapat terpaksa menskors sidang.

Interupsi pertama dilakukan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Nurdin Ranggabarani. Dia meminta agar pimpinan sidang menindaklanjuti usulan sembilan fraksi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dividen Bank NTB.

Menurutnya, pemotongan dividen Rp 29 miliar mestinya tidak langsung dimasukkan sebagai penyertaan modal. Akan tetapi harus dimasukkan terlebih dahulu ke kas daerah.

a�?Segera bantuk pansus Bank NTB karena banyak aturan perundang-undangan yang dilanggar di sini,a�? katanya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan juga meminta kejelasan sikap pimpinan terkait Bank NTB. Sekaligus meminta pembacaan berita acara tentang penyertaan modal tersebut.

Akhirnya setelah dibacakan oleh Sekretaris DPRD NTB H Mahdi, baru sidang bisa disepakati untuk melanjutkan proses pembahasan RAPBDP 2016. Sementara itu, menjawab pandangan fraksi-fraksi Wakil Gubernur NTB HM Amin menjelaskan semua pertanyaan faksi DPRD NTB. Diantaranya, terhadap pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Bintang Restorasi mengenai pendapatan dari pajak daerah yang hanya bisa dipungut antaraA� 50- 60 persen dari potensi yang ada.

Menurutnya, data potensi pajak daerah yang ada dalam data base Dinas Pendapatan NTB merupakan data potensi yang belum dilakukan validasi. Banyak objek pajak mengalami rusak berat, hilang, mutasi keluar daerah dan lain-lain. Sehingga dalam penetapan rencana pajak daerah menjadi faktor pengurang dari potensi yang ada.

Terhadap pertanyaan fraksi-fraksi mengenai Bank NTB, dijelaskan bahwa penerimaan dividen berdasarkan hasil RUPS, Pemprov NTB memperoleh hak atas laba tahun buku 2015 sebesar Rp 59 miliar. Diputuskan para pemegang saham dividen yang disetor ke Pemprov NTB sebesar Rp 29 miliar. Sedangkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan olehA� Bank NTB. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka