Ketik disini

Headline Metropolis

Kader Golkar Kota Bima Ngamuk

Bagikan

MATARAM – Puluhan pengurus DPD II Partai Golkar Kota Bima mengamuk di kantor DPD I Golkar NTB di Mataram, kemarin (22/9). Ini karena, surat undangan musyawarah daerah (Musda) lanjutan DPD II Golkar Kota Bima yang mereka terima diduga palsu.

Dalam surat bernomor 99/GOLKAR/NTB/IX/2009 tersebut meminta Plt ketua, sekretaris, dan anggota DPD Golkar Kota Bima untuk menghadiri musda. Ketua organisasi sayap Golkar dan ketua pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kota Bima pun turut diminta hadir.

Demisioner Wakil Sekretaris Hukum dan HAM DPD Golkar II Kota Bima Ali Imran mengatakan, terdapat kejanggalan dalam undangan tersebut. Kejanggalan tersebut terlihat pada tanda tangan Ketua DPD I Golkar NTB HM Suhaili FT.

Ali menjelaskan, oknum pengurus DPD I Golkar yang mengirim surat tersebut mengakui bahwa tanda tangan Ketua DPD I merupakan hasil scan, bukan tanda tangan asli. a�?Dan itu sudah diakui Agus Salim selaku oknum yang mengirim surat. Selain itu, dia juga mengaku kalau surat undangan tersebut dibuat atas desakan Hj. Bq. Isvie Rupaeda dan H Hafid,a�? beber Ali.

Adanya surat palsu tersebut, lanjut Ali, merugikan seluruh pengurus Golkar Kota Bima. Sebab mereka mengira musda lanjutan benar akan dilaksanakan di Mataram, kemarin (22/9). a�?Ini membuat kerugian bagi kami semua, padahal hari ini (kemarin) tidak ada musda,a�? ujarnya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan, musda Golkar Kota Bima sempat mengalami deadlock, akhir Agustus lalu. Sebelum dilakukan musda lanjutan, pengurus se-kecamatan Kota Bima mengeluarkan lima tuntutan. Diantaranya, meminta diadakan musyawarah kecamatan sebelum diadakan musda Golkar Kota Bima. Selain itu, meminta pelaksanaan musda lanjutan dilakukan di Kota Bima.

Yang membuat Ali semakin murka adalah dalam surat undangan musda lanjutan tersebut, terdapat lampiran tata tertib (tatib) untuk pelaksanaan musda. Padahal, tata tertib musda telah disepakati saat pelaksanaan musda yang deadlock, akhir Agustus lalu. a�?Apa maksudnya ada tatib baru, isinya berbeda pula dengan tatib yang telah kami sepakati,a�? ujarnya.

Sementara, Plt Ketua DPD II Golkar Kota Bima Syaifurahman mengatakan, bila merujuk pada petunjuk pelaksanaan (juklak) partai, pelaksanaan musda sepenuhnya menjadi kewenangan DPD II. a�?Nanti DPD II yang sebagai pelaksana dan panitia,a�? jelasnya.

Terkait dengan pemalsuan surat undangan musda lanjutan, Syaifurahman menolak berkomentar lebih banyak. Sebab dirinya baru melihat surat tersebut kemarin.

Sebagai Plt, dia belum pernah membuat undangan untuk pelaksanaan musda lanjutan. a�?Kita hanya ingin musda sesuai prosedur, sampai hari ini (kemarin) saya belum buat undangan untuk musda. Soal palsu atau tidak surat yang sekarang, belum tahu ya, karena saya baru lihat hari ini (kemarin),a�? tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar NTB Hj. Bq Isvie Rupaeda belum bisa dikonfirmasi dugaan undangan musda palsu tersebut. Saat ditelepon dan SMS, tidak ada jawaban. Demikian pula halnya dengan Ketua Harian DPD I Golkar NTB H. Misbach Mulyadi. (dit/ewi)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka