Ketik disini

Metropolis

Kembalikan Uang Negara, Dewan Potong Gaji

Bagikan

MATARAM – Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi mengatakan, setiap bulan pihaknya memotong gaji puluhan anggota dewan. Ini untuk membayar kerugian negara yang ada pada anggota dewan. Setorannya bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta, tergantung dari kesanggupan anggota dewan tersebut. a�?Setiap bulan hampir Rp 20 juta setoran dari anggota,a�? kata Mahdi.

Ia menyebutkan, jumlah anggota dewan yang harus mengganti kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sekitar 30 orang. Temuan ini sejak tahun 2013. Sehingga tidak hanya anggota saat ini saja yang kena, tetapi juga mantan anggota yang sudah tidak menjabat. Temuan-temuan tersebut disebabkan karena ada kelebihan bayar uang tunjangan. Misalnya saat itu sidang mereka mendapat uang tunjangan, tetapi dengan keluar aturan baru pembayaran tersebut ternyata tidak boleh. Akhirnya harus dikembalikan ke kas daerah.

a�?Ada juga perjalanan dinas yang kelebihan pembayaran, harus dikembalikan,a�? terangnya.

Mahdi menjelaskan, pengembalian kerugian negara ini sistemnya harus dicicil sesuai dengan kesanggupan anggota. Ditargetkan mereka bisa melunasi hingga akhir masa jabatannya. Ia menyebutkan, jumlah kerugian negara di masing-masing anggota bervariasi antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Sebab dulu, tunjangan yang diberikan ke dewan cukup besar. Bisa puluhan juta dalam satu kali sidang.

Meski demikian, tidak semua anggota dewan ada di NTB. Ada beberapa orang sudah pindah ke Jakarta dan yang meninggal dunia. Tapi bagi yang sudah meninggal, pihaknya bersurat memohon penghapusan kepada tim, kecuali ada ahli warisnya.

Mahdi menyimpulkan, bahwa dewan cukup taat mengembalikan kerugian negara tersebut. Kedepan, Sekretariat DPRD NTB akan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan tertib administrasi untuk mencegah kerugian negara akibat belanja di dewan.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim berharap, dengan pengembalian ini sisa kerugian negara bisa terus berkurang setiap tahun. Sementara bagi mantan anggota dewan yang sudah meninggal akan diusulkan untuk penghapusan. (ili/r7)

 

Komentar

Komentar