Ketik disini

Metropolis

Tumpang Tindih Plus Amburadul

Bagikan

MATARAMA�– Pemerintah Kota Mataram, berbenah. Buntut dari kasus Bidari membuat Sekda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito akhirnya mengevaluasi total seluruh SKPD. Khususnya SKPD yang punya keterkaitan penerbitan perizinan.

Eko mengakui, persoalan Bidari, salah satu dari berbagai kasus yang membuktikan perizinan di Kota Mataram, selama ini tumpang tindih. a�?Khususnya terkait perizinan, kita harus sama-sama. Gerak langkah tidak tumpang tindih,a�? kata Eko.

Ia pun mengaku mengajak semua SKPD untuk melihat kembali isi dari perda nomor 1 tahun 2016, tentang perizinan. Kenyataanya, dari hasil evaluasi, lanjut Eko, ternyata masih ada silang pendapat soal tupoksi masing-masing dinas. a�?Kita perlu samakan persepsi, jadi hari ini tidak final,a�? imbuhnya.

Persoalan ini dinilainya sudah terlalu akut. Dampaknya, target pemerintah daerah atas berbagai produk aturan yang telah diterbitkan, tidak pernah maksimal. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan para pengusaha yang mencari keuntungan di atas tanah Kota Mataram. a�?Kami ingin menjadi lebih baik (dari sebelumnya),a�? ungkapnya.

Eko berharap dengan adanya evaluasi mendasar terkait perizinan ini, kedepan pemerintah dan rakyat bisa mendapatkan manfaat lebih baik lagi. Terutama yang menyangkut kepatuhan para penguasaha ketika membuka usaha di Kota Metropolitan ini.

Disamping itu, dampak lainnya adalah penerimaan PAD yang lebih rasional, mengingat tingginya antusiasme investor menanamkan modal di daerah ini. Jika aturan tidak ditegakan dengan benar, maka dapat mempengaruhi para pengusaha lain, ikut-ikutan mengangkangi aturan yang dibuat pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram enggan menyebut kasus Bidari Hotel sebagai salah satu contoh tumpang tindihnya aturan di Kota Mataram. Akar persoalannya, kata Mansur lebih karena memang instrumen Juklak dan Juknis dalam bentuk Perwal belum disiapkan. a�?Masalahnya adalah, perda perizinan itu, ada beberapa yang belum punya perwal,a�? kata Mansur.

Ia mencontohkan, soal izin reklame adalah salah satu yang belum punya Perwal. Padahal dalam perda sudah ada amanat untuk menyiapkan perwalnya. Perwal, dibutuhkan untuk merinci tugas dan fungsi masing-masing SKPD terkait, supaya lebih tertata dan terarah. a�?Jadi biar tidak bedore (meraba), kalau sekarang kan kesannya begitu,a�? terang dia.

Beberapa SKPD terkait, sebenarnya sudah diingatkan agar segera menyiapkan draf Perwal, oleh Sekda. Mengingat produk hukum tentang perizinan ini, belum berumur lama, sehingga perwalnya, bisa memberi dampak optimal mengatur berbagai permohonan perizinan.

a�?Kami melalui pak Sekda, sebenarnya sudah bersurat, mengingatkan untuk segera disusun drafnya oleh SKPD terkait. Misalnya, reklame kan ada Dinas Pertamanan, BPMP2T dan Dispenda di sana,a�? ungkapnya.

Namun hanya disependa yang disebut cukup responsif menyiapkan aturan. Terutama terkait tentang besaran pajak yang harus dibayar. a�?Iya (termasuk perwal minuman beralkohol), belum (disusun),a�? tandasnya.(zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka