Ketik disini

Metropolis

Awas, Bisa Merembet Ke Mana-Mana!

Bagikan

MATARAM – Konflik batas wilayah antar kebupaten/kota di NTB terus bermunculan. Bila tidak segera ditangani dengan tepat, masalah ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di NTB, tercatat ada 10 kasus sengketa perbatasan antar kabupaten/kota. Beruntung delapan diantaranya sudah tuntas. Sementara dua diantaranya masih dalam proses sengketa.

Dua daerah yang masih bersengketa ini adalah Kabupaten Lombok Barat dengan Lombok Tengah yang memperebutkan kawasan Pantai Nambung. Masing-masing kabupaten mengkalim kawasan itu masuk daerah administrasinya.

Pemkab Lobar mengklaim kawasan itu masuk Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Sedangkan Pemkab Loteng mengklaim masuk Desan Montong Ajan Lombok Tengah. Sementara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat memperebutkan batas wilayah di Sumur H Ako dengan Batu Guring.

Dua kasus sengketa wilayah tersebut, kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Tim dari Kementerian Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) turun beberapa waktu lalu ke NTB. Mereka akan membantu menyelesaikan sengketa yang belum tuntas tersebut.

Asisten Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Deputi V Kamtibmas Menkopolhukam Bambang Sugeng mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan Pemprov NTB, ia bersyukur 90 persen sengketa wilayah antar daerah sudah diselesaikan. Masing-masing kasus sudah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai dasar hukum. a�?Konflik batas wilayah kita harapkan selesai,a�? katanya.

Ia berharap dua kasus yang masih berproses juga segera selesai agar tidak merembet ke mana-mana. Pihaknya merekomdendasikan agar Pemprov NTB bersurat kembali kepada Kemendagri untuk mempercepat penerbitan Permendagri sebab proses di bawah sudah selesai. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan luas. Sebab sengketa wilayah juga berkaitan dengan data pemilih dan pelayanan kepada masyarakat. a�?Yang kasihan kan masyarakat,a�? katanya.

Batas wilayah juga berpengaruh kepada politik, bila tidak ada kejelasan, masyarakat di satu desa bisa memilih di dua kabupaten berbeda. Karena masing-masing daerah mengklaim wilayah. Bahkan bukan tidak mungkin bisa merembet pada konflik fisik.

Bambang menjelaskan, ada tiga jenis sengketa yang ditangani. Yakni konflik lahan dan sumber daya alam, konflik suku, ras dan agama (Sara) dan industrial, serta konflik politik dan batas wilayah. Hampir semua konflik ini ada di semua daerah di Indonesia. Dalam rangka itu, mereka ditugaskan negara agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik yang barkaitan dengan batas wilayah, sara dan lahan sumber daya alam. a�?Yang paling besar (potensi) konflik lahan dan sumber daya alam,a�? katanya.

Jumlah kasus konflik batas wilayah di Indonesia sebanyak 977 segmen, yang sudah diselesaikan 370 segmen. Sementara yang sudah disahkan tapi tinggal menunggu Pemendagri sebanyak 392 kasus. Sedangkan yang belum diselesaikan 209 segmen. Ia menargetkan pada tahun 2019 sudah bisa selesai semua.

Asisten I Setda NTB Agus Patria menambahkan, selama ini Pemprov cukup aktif memfasilitas proses penyelesaian sengketa antar wilayah. Sehingga sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa menimbulkan gejolak. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka