Ketik disini

Metropolis

Kaum Urban Nambah Pengangguran

Bagikan

MATARAM A�a�� Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Ahsanul Khalik, mengkaim mampu menekan jumlah pengangguran di Kota Mataram. a�?Jumlah penganggurannya saya lupa, tapi yang pasti, pengangguran berhasil kami tekan sekitar 0,08 persen, dari tahun 2014 ke 2015,a�? terang Khalik.

Namun ada fakta menarik yang diungkapkan Khalik soal tingginya angka kaum urban yang masuk ke ibu kota NTB ini. Jumlah kaum urban ternyata berdampak langsung terhadap persaingan kerja. Khalik mencontohkan, setiap kali event job fair dibuka di Mataram, tercatat 70 persen peminatnya adalah warga luar kota.

a�?Sementara 30 persennya warga kota,a�? ungkapnya.

Fakta ini menegaskan, ekspektasi kaum urban terhadap terbukanya kesempatan kerja di kota masih sangat tinggi. Sampai-sampai persentase para pencari kerja di kota, menunjukan rasio satu banding tiga. Meski sebenarnya tidak masuk dalam program pengentasan pengangguran oleh Disnakertrans Kota Mataram, pada akhirnya tetap jadi beban ketika mereka akhirnya memilih untuk ber KTP warga Kota Mataram.

a�?Kalau dalam program pengentasan, memang ndak. Tapi dalam kesempatan mencari kerja, iya,a�? tuturnya.

Ketika mereka sudah ber KTP Mataram dan mencari kerja, mau tidak mau menjadi beban pemerintah kota. Sebab jika tidak ditangani, persoalan tingginya arus urban pengangguran ke Kota Mataram, dapat mendorong persoalan sosial.

a�?Salah satunya, bisa memicu kriminalitas,a�? terang dia.

Karena itu, Khalik sebenarnya mengaku sangat setuju dengan program-program yang mengarah pada upaya pembatasan kaum urban menetap di Kota Mataram. Mereka perlu di data, lalu diberikan kesempatan mencari kerja secara adil di kota. Hanya saja, jika dalam waktu tertentu ternyata merka tak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, maka harus angkat kaki dari ibu kota.

a�?Kalau tidak begitu, menumpuk terus. Makanya itu yang kita maksud kita penting melakukan razia kependudukan,a�? ulasnya.

Secara terang-terangan Khalik menyebut beberapa titik di Kota Mataram jumlah kaum urban sudah sangat membeludak. Ironinya, mereka banyak yang masih berstatus pengangguran. Seperti yang terpantau di Kecamatan Cakranegara. Disitu, lanjut dia banyak orang luar cari pekerjaan.

a�?Di Cakra bagian selatan, itu kan banyak kos-kosan, seperti di Kelurahan Sapta Marga, mereka cari kerja semua,a�? bebernya.

Di samping itu, ada persoalan lain juga yang menjangkit warga kota asli yakni, mentalitas bekerja yang selalu kalah dengan warga luar kota. Padahal, secara pendidikan, lanjut dia status pendidikan masyarkat kota, setara dengan pendatang dari luar.

a�?Sama-sama sarjana, tapi kebanyakan yang terpilih untuk menempati posisi strategis baik di pusat-pusat perbelanjaan dan jasa finance, ternyata kebanyakan orang luar kota,a�? ungkapnya.

Meski demikian, Khalik mengklaim pihaknya sudah berupaya maksimal menggenjot agar tingkat pengangguran kota, bisa terus terpangkas dalam setiap tahun. Tinggal sekarang, bagaimana warga kota menyikapi peluang yang diberikan pemerintah.

a�?Ini tidak bisa dibebabkan pada Dinas Sosial saja. kita sudah coba jalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keterampilan lainnya, sekarang tinggal bagaimana masyarakat mau tidak untuk lebih ditingkatkan daya saingnya,a�? tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, H Ridwan mengatakan, razia kependudukan memang pernah dilakukan. Tapi dalam konteks ini, lanjut dia, tugas Dukcapil bukan sebagai inisiator, melainkan petugas yang berfungsi melakukan pengecekan identitas penduduk.

a�?Jadi kalau ada permintaan camat, lurah dan kepala lingkungan, atau satpol PP baru kita bantu ikut turun (razia), sepanjang mereka memiliki identitas kependudukan tidak masalah,a�? kata Ridwan.

Namun dalam konteks menahan laju urban ke kota, pemerintah kota dan daerah tidak punya kewenangan untuk melarang siapapun tinggal dan menetap di suatu daerah. Sepanjang memiliki identitas kependudukan yang lengkap.

a�?Yang jadi masalah, saat mereka datang lalu membangun pemukiman-pemukiman tanpa izin, maka kita turun untuk merazia. Kalau punya KTP ya tidak masalah di kita (Dukcapil), tapi menjadi urusan Dinas Sosial. Jika tidak punya, baru disuruh balik untuk urus di daerah masing-masing,a�? ulasnya.

Hanya saja lanjut Ridwan, sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pedoman, Pendataan Penduduk Non Permanen,A� memang penanganan pendataan dibuat berbeda.A� Para kaum urban tetap harus dimasukan dalam data base kependudukan daerah sebagai, pendatang yang tinggal sementara di suatu daerah.

a�?Aturan diterbitkan pada bulan Januari 2015, namun tidak ada tindakan apapun meski mereka terdata sebagai pendatang yang tinggal untuk waktu yang relatif lama,a�? tandasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka