Ketik disini

Metropolis

Masalahnya Kurang Komunikasi

Bagikan

MATARAM a�� Belum beroperasinya bus rapid transit (BRT), terus menimbulkan tanda tanya. Sejauh mana pemerintah mengupayakan angkutan massal ini sebagai solusi kemacetan, terutama di dua daerah, Kota Mataram dan Lombok Barat.

Kemacetan di Kota Mataram memang belum separah kota-kota besar lainnya. Sejauh ini, kemacetan masih terpola di jam-jam sibuk. Namun, sebaiknya, pemerintah tidak menunggu sampai kemacetan parah terjadi, baru cari solusi.

Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang, menyebut hadirnya BRT sebagai bentuk kesigapan pemerintah mengatasi tanda-tanda kemacetan yang mulai sering terjadi. a�?Kita memang harus siapkan solusi sedini mungkin untuk mengatasi tanda-tanda kemacetan di kota,a�? kata Martawang.

Dalam praktiknya, lanjut dia, mengatasi kemacetan harus dilakukan secara keroyokan. Tidak hanya oleh pemerintah kota saja, tetapi harus ada tanggungjawab provinsi sebagai induk kabupaten/kota di NTB. Termasuk jika BRT itu harus melewati rute antara kabupaten/kota, maka daerah lain juga harus ikut menyiapkan infrastrukturnya.

Namun demikian, Martawang tak menampik, kadang kala persoalan komunikasi yang kurang intens menjadi hambatan bagi daerah untuk segera mengoperasikan angkutan massal itu. Jadi persoalannya, bukan karena miskin ide.

a�?Karena itu, kita sudah rapat untuk mensinkronkan kerja antara pemerintah provinsi dengan Kota Mataram,a�? ulasnya.

Ia mencontohkan, ketika koordinasi dan komunikasi dilakukan pemerintah secara lebih intens, beberapa kebutuhan infrastruktur berhasil diselesaikan. Namun, belakangan BRT belum bisa dioperasikan, karena adaA� kesan saling tunggu, antara pemerintah kota, provinsi dan Pemkab Lobar.

a�?Sebelumnya sudah ada kesepakatan, Kota Mataram diberi tugas menyiapkan halte, sesuai dengan arahan provinsi. Sekarang coba lihat, kami sudah siapkan haltenya,a�? ujarnya.

Tetapi karena saat ini belum ada pembicaraan apa lagi yang harus dikerjakan, maka posisi kota adalah menunggu pemprov sebagai leading sektor pengoprasian BRT. a�?Coba tanya provinsi, sebagai leading sektor kita, apa yang akan kami kerjakan, tapi tentu jangan tiba-tiba, karena kami harus siapkan dalam perencanaan di penganggaran,a�? tegas Martawang.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJ Pemerintah Provinsi NTB, IGB Sugiartha, juga mengakui hal serupa. Minimnya komunikasi antara pemprov dan pemkot telah banyak berdampak pada hasil yang tidak maksimal. Pekerjaan banyak molor, target ketuntasan tidak sesuai harapan hingga ada kesan saling menunggu, siapa yang harus mengerjakan lebih dahulu.

Tidak hanya untuk kasus BRT, tetapi persoalan lain seperti pengentasan kemisikinan, pengangguran, pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat. Singkatnya, semua hal yang memang butuh dikerjakan secara bersama-sama.

a�?Jadi perlu kegiatan yang sifatnya sinkronisasi program-program agar bisa berjalan, sesuai harapan bersama. Dalam kasus kemiskinan misalnya, kita memang harus lebih banyak menyamakan persepsi tentang perencanaan, pelaksanaan, pembagian tugas hingga pelaksanaan, sehingga target ketuntasan, bisa tercapai,a�? tandasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka