Ketik disini

Giri Menang

Tetap Patroli, Ajak Masyarakat Menanam Pohon

Bagikan

Kewenangan polisi hutan menggunakan senjata api diambil alih provinsi. Kini 25 polisi hutan di Lobar tidak lagi bersenjata. Namun, mereka terus berupaya memberantas aksi illegal logging.

***

PULUHAN -A� kayu gelondongan teronggok di halaman belakang Kantor Dinas Kehutanan Lombok Barat (Lobar). Kayu-kayu itu belum diolah dan tampak seperti baru ditebang. Batangnya segar, dengan potongan yang rapi.

Kayu itu bukan sembarang kayu. Ternyata, itu kayu jati berkelas yang usianya lebih kurang 10 tahun. Jumlahnya 48 batang yang diperoleh dari 18 pohon jati dari Hutan Lilin Mareje RTK 13 Gerung. Bukan itu saja, Dishut Lobar sedang menunggu puluhan batang pohon yang diperoleh dari Hutan Selenaik di Narmada.

Perambahan hutan di Lobar dinilai sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, Dinas Kehutanan menemukan tujuh kasus perambahan hutan dalam beberapa bulan terakhir. Kadis Kehutanan Lobar Agus GunawanA� bahkan menyatakan Lobar sebagai darurat illegal logging.

“Sebulan kami temukan dua kasus illegal logging, barang buktinya kami sita tapi belum berhasil menangkap pelaku,” ujar Agus kepada wartawan kemarin (23/9).

Luas area hutan di Lobar mencapai 41.981 hektare dengan jumlah lahan kritis mencapai 17.200 hektare. Yang terbesar di Sekotong dengan luas 15.000 hektare.

Ironisnya, Dishut Lobar hanya mempunyai 25 Polisi Kehutanan yang kini tidak lagi bersenjata. Mengapa begitu? Ternyata, kini kewenangan untuk hutan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTB menyusul terbitnya Undang Undang 23 Tahun 2014. Delapan unit senjata api pun sudah diserahkan kepada Dishut Provinsi. Meskipun kewenangannya akan diambil alih per 1 Oktober 2016, tapi Agus dan personelnya tidak patah semangat.

Tujuannya hanya satu menyelamatkan hutan. Bagi Agus, peristiwa musibah longsor dan kekeringan bakal menjadi ancaman jika perambahan hutan terus menerus dibiarkan. Apalagi di masa transisi peralihan kewenangan saat ini yang dinilai sangat rawan.

Tidak saja melakukan perang terhadap aksi perambahan hutan dengan menggelar patroli rutin. Dishut Lobar juga menggerakkan program penanaman pohon. Tercatat sudah 250 ribu pohon ditanam di lahan seluas 450 hektare di lima kecamatan. Targetnya 1500 hektare lahan akan ditanami pohon.

Meski dengan dana terbatas, Dishut Lobar tetap bergerak. Polanya dengan melibatkan masyarakat, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya. Gerakan itu sebagai salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat akan pentingnya menanaman pohon.

Bagaimana dengan penyerobotan lahan hutan oleh masyarakat? Agus tidak membantahnya. Aksi penyerobotan lahan itu memang kerap ditemukan. Tapi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPN untuk membatalkan sertifikat yang ada dalam kawasan hutan. Pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Dia tidak terlalu khawatir lantaran kawasan hutan memang sudah memiliki titik kordinat. Termasuk mempunyai PAL batas yang tidak boleh diganggu gugat.

Gerakan lainnya adalah membentuk awig-awig dan perangkat lainnya untuk menjaga hutan dari penjarahan.A� “Intinya ada dua hal yang mesti dklakukan, menanam pohon dan menjaganya. Hutan itu milik kita bersama, sudah banyak contohnya kerusakan hutan justru bikin banyak orang sengsara,” tegas Agus. (*EDY GUSTAN Giri menang/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka