Ketik disini

Headline Kriminal

Bupati Dompu Jadi Serba Salah

Bagikan

Batalnya penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) terhadap 134 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari sumber Honorer Kategori Dua (CPNS K2), membuat posisi Bupati Dompu Bambang M Yasin terjepit. Selain berhadapan dengan Polda NTB terkait proses pengangkatan, di sisi lain bupati dua periode ini dituntut 134 CPNS K2 untuk menolak keputusan BKN.

***

PEMBATALAN NIP CPNS K2 berbuntut panjang. Aksi demonstrasi digalang dewan penyelamat 390 CPNS K2 Dompu, Rabu (21/9) lalu. Mereka menuntut agar Bupati Dompu mencabut SK tim verifikasi yang menjadi pangkal pembatalan tersebut. Bukan itu saja, pendemo meminta kepolisian untuk menghentikan proses hukum, terkait dugaan korupsi pengangkatan CPNS K2. Namun, tuntutan itu nampaknya tak digubris Poda NTB.

Polisi justru mempercepat penanganan kasus tersebut. Tiap pekan, mereka melaporkan perkembangan penyidikan kepada Mabes Polri. Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono menegaskan, penanganan kasus K2 Dompu menjadi perhatian Kapolri.

a�?Kasus K2 Dompu sedang kami genjot,a�? kata kapolda beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saat ini, penyidik Ditreskrimsus sedang memeriksa saksi-saksi, termasuk ahli untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

a�?Tersangka belum ditetapkan. Kami masih perkuat bukti,a�? tegasnya.

Kapolda mengaku, bukti yang mengarah kepada tersangka sudah ada, namun masih harus diperkuat lagi dengan memeriksa ahli.

a�?Siapa tersangkanya, kita lihat hasil penyidikan nanti,a�? ungkap dia.

Selama penanganan perkara tersebut, penyidik harus memeriksa banyak saksi, baik di tingkatA� daerah, wilayah, maupun pusat. Belum lagi, saksi-saksi ahli.

Setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan, polisi telah memeriksa ahli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, penyidik juga telah memanggil dan memeriksa sekda Dompu, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu dan Inspektorat. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Sementara itu, keluarnya keputusan pembatalan terhadap NIP 134 CPNS K2 dipertanyakan Bupati Dompu Bambang M Yasin. Sebab, selama proses seleksi dilakukan sesuai prosedur dan dilaksanakan langsung oleh BKN.

Bupati menjelaskan, saat pengumuman kelulusan 390 CPNS K2, BKN langsung memerintahkan untuk dilakukan verifikasi. Tim verifikasi yang dibentuk bupati, menghasilkan keputusan yang menyatakan 256 orang memenuhi kriteria, sedangkan sisanya sebanyak 134 orang tidak memenuhi.

Hasil verifikasi tersebut lantas dikirim melalui dua dokumen yang berbeda. Salah satu dokumen berisikan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani.

Namun, sekitar Juni 2015 lalu, BKN mengembalikan dokumen usulan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dompu berupa SPTJM dan permohonan NIP untuk 134 orang yang tidak memenuhi kriteria.

a�?Saya sendiri tidak mengetahui bagaimana proses 134 orang yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria, kemudian memenuhi kriteria,a�? aku Bambang.

Karena itu, Bambang merasa persoalan ini membuat ia berada di atas bara api. Satu sisi Polda NTB tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengangkatan CPNS K2, sisi lainnya 134 orang yang dibatalkan akan terus mengejarnya.

a�?Karena mereka diangkat, orang pemda dikejar polisi. Sekarang saat dibatalkan BKN, karena surat saya, giliran 134 orang dan keluarganya yang mengejar saya,a�? tandasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka